JAKARTA - Hari ini (11/7) warga DKI Jakarta akan menggunakan hak pilihnya di 15.059 tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 6.962.348 pemilih yang telah terdaftar akan memillih enam pasangan calon gubernur yang berlaga. Namun, bayang-bayang kecurangan saat pencoblosan menjadi perhatian Panwaslu (panitia pengawas pemilu). Sebab, jumlah pemilih ganda yang beredar dikhawatirkan menjadi peluang muculnya pemilih siluman.
Ada enam pasangan calon yang akan bersaing memperebutkan suara masyarakat ibukota. Yakni pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi, Hendardji-Riza Patria, Jokowi-Ahok, Hidayat-Didik, Faisal-Biem Benjamin dan Alex Noerdin-Nono Sampono. Di tengah pertarungan enam pasangan tersebut, ada bayang-bayang kecurangan dalam pelaksanaan Pilgub kali ini.
Ancaman banyaknya pemilih siluman dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh salah satu calon untuk bermain curang di pilkada DKI Jakarta 2012-2017. Yakni dengan memobilisasi massa untuk menggunakan kartu pemilih tersebut. Pasalnya dalam pencoblosan hari ini, para pemilih tidak perlu harus menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memasuki bilik. "Masyarakat tidak perlu membawa KTP mereka hanya menunjukan surat undangan dan kartu pemilih," kata Junaidi, Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (10/7).
Junaidi mengemukakan untuk mengantisipasi munculnya pemilih siluman tersebut pihaknya telah melakukan verifikasi ulang data kartu pemilih di lingkungan Jakarta Barat. Yang sudah ketahuan, sedikitnya ada 6.793 kartu pemilih yang disinyalir ganda. Sehingga, kartu-kartu tersebut tidak didistribusikan. "Dari 1.503. 434 kartu pemilih atau DPT kami sudah block yang ganda, ada sekitar 6.798 kartu pemilih yang tidak kami edarkan," kata Junadi.
Ini, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi potensi muncul pemilih siluman yang ada di Jakarta Barat. Verifikasi ini merupakan keputusan hasil pleno revisi KPU provinsi DKI Jakarta, Senin (9/10). "Jadi total DPT atau warga Jakarta Barat yang berhak mencoblos 1.496.636,"katanya.
Seperti diketahui sejumlah masyarakat masih dibuat binggung dengan distribusi undangan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, di Wilayah Jakarta Barat salah satu pasangan yang diketahui bernama Djayusman, 36 dan Hani Harahap, 35 Warga RT 4 RW 1 Kelurahan Kelapa dua, Kecamatan kebon jeruk Jakarta Barat menerima empat kartu pemilih dan empat undangan dengan alamat rumanya. " Kami juga nggak tahu kok bisa seperti ini," kata Djayusman.
Ironisnya, lokasi yang tidak jauh dari Kantor KPU kota administrasi Jakarta barat, dua kartu pemilih diantaranya tidak jelas siapa orangnya. "Dua kartu pemilih atas nama intan lestari dan fransisca lestari kami tidak tahu siapa ini," paparnya.
Dua kartu ini pun masih ditangan mereka. Mereka tidak tahu harus melapor kepada siapa. " Waktu kami kembalikan disuruh simpan aja," jelasnya.
Sementara ketua panitia pengawas pemilu Jakarta Barat, Muhaimin mengemukakan, potensi kecurangan pemilihan gubernur DKI tidak hanya pemilih siluman, akan tetapi pengelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nakal. Baik itu melalui pembelian suara oleh para saksi pasangan calon, atau penyalahgunaan kertas suara yang golput. "Bahkan daerah rawan konflik seperti Meruya Selatan dan Meruya Utara yang proses pembebasan lahannya belum selesai dikhawatirkan menghambat proses pencoblosan hari ini," katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas untuk mengantisipasi hal tersebut. Sedangkan untuk kecurangan yang lain pihaknya menginstruksikan petugas pengawas lapangan (PPL) tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap DPT yang telah di verifikasi oleh KPU. "Kita sudah instruksikan relawan untuk mengantisipasi hal tersebut, " katanya.
Untuk pengelembungan suara, lanjut dia, petugas akan mengkroscek form C1 dengan C2 di masing-masing TPS sehingga jika diamati secara seksama pengelembungan tersebut kecil kemungkinan terjadi. " Mudah-mudahan penjualan suara ini tidak terjadi, dan saya yakin para saksi tidak akan melakukan hal tersebut," tukasnya.
Secara terpisah, anggota KPU DKI Jakarta yang membidangi penghitungan suara Sumarno, mengatakan pihaknya telah siap menggelar Pilgub. "Semua sudah siap, TPS sudah dibangun. Petugas juga sudah siap. Surat suara yang rusak juga sudah diganti," ujarnya Selasa (10/7).
Terkait masih adanya warga yang belum mendapat kartu pemilih, pihaknya kemarin langsung mendistribusikan. Anggota KPU DKI lainnya, Suhartono menambahkan, saat melakukan pemungutan suara warga tidak boleh membawa HP. "Surat edarannya sudah dibuat. Jadi tidak boleh bawa HP saat di TPS," terangnya. Langkah itu dilakukan untuk mencegah, foto pencoblosan salah satu kandidat diambil untuk kemudian dijadikan alat bukti pembelian suara.
Ketua KPU Jakarta Utara Dedy Iskandar menambahkan, di wilayahnya pelaksanaan pemungutan suara sudah siap seratus persen. TPS sudah dibangun. Surat suara yang ditemukan rusak juga sudah diganti. Adapun untuk saksi dari pasangan calon kata dia, harus membawa surat mandat dari tim sukses. "Harus ada surat mandatnya berapa saksi yang dikirim ke TPS. Untuk yang di dalam area TPS, hanya satu orang saksi saja yang diperkenankan. Yang lain di luar," terang Dedy.
Sementara itu, Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah berbeda pendapat soal larangan membawa HP oleh KPU DKI. "Boleh saja bawa HP, kalau HP itu dipakai untuk curang itu soal lain. Kalau orang mau potret bisa saja," ujarnya kemarin. Menurut Ramdansyah, HP merupakan wilayah privat orang. "Sama dengan baju, kalau disuruh lepas bagaimana," ujarnya.
Ramdansyah justru sepakat adanya larangan lembaga survey merilis perhitungan cepat. Yakni sebelum penghitungan selesai. "Penyampaian kepada publik, setelah pukul 13.00 atau setelah pemungutan suara selesai boleh saja. Namun, kalau saat pemungutan suara, itu tidak boleh. Karena kalau dilakukan sebelum itu, bisa mempengaruhi pemilih. Apalagi belum tentu lembaga surveynya fair, atau bisa saja dibayar," pungkasnya. (ash/dai/wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Condet Siap Kawal Pilgub yang Jurdil
Redaktur : Tim Redaksi