jpnn.com - JAKARTA - Beberapa perusahaan pelat merah akhir-akhir ini kerap diwarnai fenomena “titipan” komisaris para pendukung Joko Widodo saat Pilpres lalu. Nama mereka terselip saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian ditetapkan menjadi komisaris.
Beberapa fenomena “titipan” itu terjadi di Bank Mandiri, PT BTN, BNI 46 serta PT Adhi Karya. Selain itu, fenomena tersebut juga terjadi di PT Timah serta PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
BACA JUGA: MNC Luncurkan INews TV
Lalu, bagaimana reaksi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait fenomena itu? Rupanya, Rini tak mempermasalahkan hal tersebut.
"Sebenarnya bukan politisi. Komisaris ini adalah pengawas. Mereka mempunyai fungsi mengawasi sesuai dengan latar belakang mereka. Nah, latar belakang mereka itu dapat dimanfaatkan oleh perusahaan," ulas Rini saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4).
BACA JUGA: Kembangkan Food Estate, Kementerian BUMN Bidik Papua
Para komisaris itu terlihat melenggang mulus menduduki posisi komisaris di perusahaan pelat merah. Namun, hal itu tak berlaku untuk posisi direksi yang harus menjalani seleksi ketat.
"Jangan lupa, bahwa tanggung jawab operasi ada di direksi. Komisaris hanya melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan pemegang saham," tambah Rini.
BACA JUGA: Pabrik Gula BUMN Diminta Dikurangi, Ini Usul Menteri Rini
"Datang dari mana saja, tidak bisa dikatakan tim sukses. Tidak perlu di satu bidang, yang penting mereka bisa mengerti sesuatu hal yang menyangkut perusahaan. Komisaris tidak di fit and proper test. Mereka (komisaris BUMN) cuma dilihat dari CV nya," tegas Rini. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Untuk Soal Ini, Jokowi Anggap Indonesia Lebih Baik dari Rusia dan Brasil
Redaktur : Tim Redaksi