Banyak Pemda Tak Dukung PNPM Mandiri

JAKARTA—Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digaungkan pemerintah pusat ternyata tak dapat dukungan sepenuhnya dari daerahAlasannya, program tersebut merupakan kampanye terselubung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kaitannya dengan Pemilu 2009

BACA JUGA: Awal 2009, Sisa BLM Rp1 Triliun Dikucurkan

Pemerintah daerah juga meragukan dasar hukum penyediaan dana daerah untuk program ini yang dinilai tidak jelas.

jpnn.com - ”Kami sudah menyosialisasikan PNPM Mandiri ini berkali-kali, mendatangani DPRD dan Pemda setempat

Tapi hasilnya, tidak semua daerah mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri

BACA JUGA: Telkomsel Bantu Pendidikan di 13 SD

Bahkan tidak sedikit yang tidak memberikan penjelasan sama sekali, namun menolak menyediakan dana daerah untuk PNPM Mandiri,” kata Deputi Bidang Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sujana Royat.

Meski demikian, menurut Sujana, ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi terhadap PNPM Mandiri

Malah, untuk tahun anggaran 2009 telah menyediakan dana daerah untuk program bersama (DDUPB) jauh melebihi ketentuan, misalnya Kota Palopo, Kabupaten Maros, Rokan Hulu, Pasaman Barat, dan Paser

BACA JUGA: Sido Muncul, The Indonesian Best Herbal Medical

“Penetapan besaran DDUPB mengacu pada kapasitas fiskal daerahDaerah yang berkapsitas fiskal rendah menyediakan DDUPB minimal 20 persen dari total BLM, sementara yang kapasitas fiskal sedang dan tinggi minimal 50 persenJadi bila daerah tidak menyediakan DDUPB, jumlah BLM bagi warga miskin di daerah tersebut berkurang dan semakin sedikit warga miskin yang dapat memanfaatkan program tersebut,” beber Sujana.

Untuk 2009, PNPM Mandiri akan diperluas dan ditingkatkan lagi hingga ke 6.408 kecamatanAlokasi BLMnya juga ditambah menjadi Rp 3,2 miliar per kecamatan“Pemerintah sudah menyediakan anggaran sekitar 11,01 triliun untuk program ini,” pungkasnya. (esy)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rp800 Juta dari Bank Mandiri untuk UKM