JAKARTA - Wakil Ketua DPD, Laode Ida menerangkan, tahanan kasus korupsi yang tidak tidur di dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas) merupakan hal yang biasa terjadi. Sebab sambung Laode, para koruptor tersebut masih mempunyai banyak uang dari hasil korupsi untuk membayar para penjaga di penjara.
"Karena mereka masih punya banyak uang korupsi maka itulah yang dibagi kepada petugas. Beberapa petugas pun memang mengharapkan bagian tersebut. Memang ada kerjasama transaksional antara terpidana korupsi dengan pejabat terkait," ujar Laode saat dihubungi, Jumat (10/5).
Menurutnya, jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharunya mengetahui tindakan seperti itu. Jika tidak tahu, mereka tak layak menjadi pejabat di lingkungan itu.
Namun demikian karena sudah dianggap sebagai kebiasaan dan barangkali sudah menjadi bagian dari pendapatan ilegal dari pejabat atau aparatnya maka hal itu terus saja dibiarkan atau tutup mata. "Kan dianggap tahu sama tahu atau saling pengertian," ucapnya.
Karena itu Laode menyatakan perlu diberikan sanksi kepada para pejabat terkait. Selain itu tempatkan para terpidana koruptor di bui yang terisolir seperti di Nusa Kambangan dan sejenisnya. (gil/jpnn)
"Karena mereka masih punya banyak uang korupsi maka itulah yang dibagi kepada petugas. Beberapa petugas pun memang mengharapkan bagian tersebut. Memang ada kerjasama transaksional antara terpidana korupsi dengan pejabat terkait," ujar Laode saat dihubungi, Jumat (10/5).
Menurutnya, jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharunya mengetahui tindakan seperti itu. Jika tidak tahu, mereka tak layak menjadi pejabat di lingkungan itu.
Namun demikian karena sudah dianggap sebagai kebiasaan dan barangkali sudah menjadi bagian dari pendapatan ilegal dari pejabat atau aparatnya maka hal itu terus saja dibiarkan atau tutup mata. "Kan dianggap tahu sama tahu atau saling pengertian," ucapnya.
Karena itu Laode menyatakan perlu diberikan sanksi kepada para pejabat terkait. Selain itu tempatkan para terpidana koruptor di bui yang terisolir seperti di Nusa Kambangan dan sejenisnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Dewan Syuro PKS tak Penuhi Panggilan KPK
Redaktur : Tim Redaksi