BANGKEP – Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah SKPD di jajaran Pemkab Bangkep. RDP ini dilakukan untuk membahas terbengkalainya sejumlah proyek tahun 2012. SKPD yang diundang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Bina Marga dan Pengairan.
Ketua Komisi II DPRD Bangkep, Ir Sutomo Moidady mengatakan, proyek bermasalah di Kabupaten Bangkep menumpuk di setiap kecamatan. Proyek tersebut ada yang tidak selesai dikerjakan, seperti proyek Gedung DPRD Bangkep, gedung BPU Kecamatan Bulagi Selatan dan yang lainnya.
Dari RDP yang dihadiri unsur Kuasa Penngguna Anggaran, PPK dan PPTK, Komisi II meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan di lapangan. “Jangan cuma asal kerja, pekerjaannya tidak diawasi,” ujar Sutomo seperti dilansir Radar Sulteng (JPNN Group), Sabtu (26/1).
Sutomo mengatakan, proyek di Bangkep dikerjakan sangat tidak masuk akal. Saat meninjau beberapa proyek di Pulau Peling, Sutomo mengaku menemukan jalan yang dikerja sembarangan. “Baru dikerja aspalnya sudah mengelupas. Bagaimana pengawasannya kalau begini,” ujarnya.
Selain jalan, proyek tanggul pemecah ombak dan Proyek deker juga terkesan amburadul. Sutomo meminta SKPD terkait harus selektif dalam memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa. Bahkan kalau perlu, SKPD memblack list perusahaan beserta direktrisnya atau kuasanya. “Kebanyakan proyek di Bangkep ini dipinjam, sehingga SKPD harus tahu siapa orang yang meminjam itu dan masukan dalam daftar hitam,” ujarnya.
Sementara anggota komisi II, Ramalan menyebutkan, saat meninjau beberapa proyek bermasalah, Ramalan mendapatkan informasi bahwa pekerja cuek dengan pelaksanaan pekerjaan meskipun telah habis kontrak. “Ada yang mengatakan itu proyeknya tim sukses Lania. Kalau begitu, tidak usah ditender,” ujarnya.(bar)
Ketua Komisi II DPRD Bangkep, Ir Sutomo Moidady mengatakan, proyek bermasalah di Kabupaten Bangkep menumpuk di setiap kecamatan. Proyek tersebut ada yang tidak selesai dikerjakan, seperti proyek Gedung DPRD Bangkep, gedung BPU Kecamatan Bulagi Selatan dan yang lainnya.
Dari RDP yang dihadiri unsur Kuasa Penngguna Anggaran, PPK dan PPTK, Komisi II meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan di lapangan. “Jangan cuma asal kerja, pekerjaannya tidak diawasi,” ujar Sutomo seperti dilansir Radar Sulteng (JPNN Group), Sabtu (26/1).
Sutomo mengatakan, proyek di Bangkep dikerjakan sangat tidak masuk akal. Saat meninjau beberapa proyek di Pulau Peling, Sutomo mengaku menemukan jalan yang dikerja sembarangan. “Baru dikerja aspalnya sudah mengelupas. Bagaimana pengawasannya kalau begini,” ujarnya.
Selain jalan, proyek tanggul pemecah ombak dan Proyek deker juga terkesan amburadul. Sutomo meminta SKPD terkait harus selektif dalam memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa. Bahkan kalau perlu, SKPD memblack list perusahaan beserta direktrisnya atau kuasanya. “Kebanyakan proyek di Bangkep ini dipinjam, sehingga SKPD harus tahu siapa orang yang meminjam itu dan masukan dalam daftar hitam,” ujarnya.
Sementara anggota komisi II, Ramalan menyebutkan, saat meninjau beberapa proyek bermasalah, Ramalan mendapatkan informasi bahwa pekerja cuek dengan pelaksanaan pekerjaan meskipun telah habis kontrak. “Ada yang mengatakan itu proyeknya tim sukses Lania. Kalau begitu, tidak usah ditender,” ujarnya.(bar)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Petani Keluhkan Kualitas Durian
Redaktur : Tim Redaksi