jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristianto mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga patut disalahkan terkait banyaknya sengketa pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya merangsang aksi suap-menyuap.
"Penyelenggara pemilu, yaitu KPU juga harus dikritisi. Kalau pemilu itu beres, maka tidak akan ada kasus sengketa Pilkada yang sampai ke MK, " kata Hasto Kristianto dalam diskusi ‘Masihkah MK RI Bisa Dipercaya?’, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (10/10).
BACA JUGA: Curiga Ada Suap di Putusan MK Kasus Palas
Karenanya, dia mengajak publik untuk terus-menerus mengritisi dan mengawasi KPU.
Bayangkan kata Hasta, di MK itu ada sekitar 634 kasus sengkata Pilkada. "Kalau saja penyelenggara pemilu baik, semua akan baik. Ini indikasi KPU bermasalah dan cenderung berpihak pada kekuasaan, seperti halnya Anas Urbaningrum, Andi Nurpati, dan Andi Mallarangeng, semuanya masuk Demokrat," ujarnya.
BACA JUGA: Temuan Bawaslu, 72 Ribu Orang Meninggal Masuk Daftar Pemilih
Menurut Hasto sengketa Pilkada yang diputus Akil Mochtar banyak yang aneh-aneh. Misalnya, tidak mempermasalahkan orang yang menyoblos sampai sepuluh kali, ada asas kemanfaatan, dan suap. "Sedangkan dalam kasus Pilkada Provinsi Bali, ada sekitar 137 TPS yang seharusnya diulang, tapi diabaikan oleh MK," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: NIK 36 Juta Pemilih Tidak Akurat
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Launching Maskot dan Jingle Pemilu 2014
Redaktur : Tim Redaksi