jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti penayangan sinetron oleh sejumlah televisi.
Partai anak muda ini meminta stasiun televisi bertanggung jawab, paling tidak untuk memperbaiki kualitas sinetron yang mereka tayangkan.
BACA JUGA: Prihasto: Ini menarik dan Bisa Dicontoh Petani Lain, Ramah Lingkungan
Stasiun televisi juga diminta selektif dalam memproduksi maupun menayangkan sinetron.
“Dalam pengamatan PSI, masih cukup banyak sinetron yang tak memperhatikan kualitas, menghina akal sehat, dan membodohi penonton."
BACA JUGA: Langkah ini Dinilai Cara Revolusioner Presiden Jokowi Wujudkan Pemerataan Ekonomi
"Misalnya, mengeksploitasi perempuan dan anak. Stasiun TV tidak boleh lepas tangan, harus bertanggung jawab memperbaikinya,” ujar Juru Bicara PSI Dara Nasution dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/6).
PSI menilai para pembuat sinetron tak boleh mengabaikan fungsi sosial-edukatif.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Keluarkan 4 Maklumat Menyikapi Lonjakan COVID-19
Peringkat (rating) memang penting dikejar, namun kualitas tidak boleh menjadi nomor dua.
“Karena itu kami meminta stasiun swasta untuk lebih selektif dan bertanggung jawab. Kuncinya ada pada mereka, karena mereka yang menyetujui dan membiayai produksi,” katanya.
Menurut Dara, selera penonton tidak bisa dijadikan pembenaran dalam produksi sinetron.
Pembuat dan penyandang dana harus punya pedoman etis.
“Selera bukan sesuatu yang mutlak, melainkan bisa diarahkan. Tinggal soal kemauan baik dari semua stasiun TV,” ucapnya.
Sebelumnya, sinetron 'Suara Hati Istri Zahra' memancing banyak protes.
Sinetron tersebut dinilai tidak patut karena menaruh anak 15 tahun sebagai pemeran sosok istri.
Sinetron ini dianggap mempromosikan pernikahan anak, padahal pemerintah sedang giat mengampanyekan menolak pernikahan.
Pernikahan anak terbukti banyak mengandung dampak negatif.
Menurut PSI menilai situasi yang ada diperparah karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bekerja sebagaimana diharapkan.
KPI belakangan malah lebih sibuk mengurusi hal-hal yang di luar wewenangnya, seperti ingin mengawasi YouTube dan Netflix.
“Tidak berfungsinya KPI ini yang memperkuat keyakinan PSI untuk segera mengevaluasi dan meminta pembubaran KPI,” pungkas Dara.(Antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang