jpnn.com - JAKARTA - Lolosnya sejumlah nama untuk jadi calon menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla kemudian oleh KPK diberi warna lantaran diduga kuat bermasalah hukum merupakan indikasi bahwa tim seleksi tidak bersikap antisipatif.
Hal tersebut dikatakan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/10).
BACA JUGA: Sepekan Lagi, UMP 2015 Harus Diumumkan
"Pertanyaannya, mengapa pihak penyeleksi berkas para calon pejabat itu tidak bersikap antisipatif sehingga bisa menghindari para figur yang bermasalah seperti sekarang ini," kata Laode Ida.
Pertanyan tersebut di atas, lanjut Laode Ida, harus dijawab oleh timsel sehingga publik bangsa ini tahu apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses penentuan calon pembantu presiden.
BACA JUGA: Pesawat Australia Mendarat Setelah Sukhoi Ancam Tembak
Proses seleksi calon menteri kabinet Jokowi-JK meski terkesan berbelit dan rumit namun menurut dia sangat menarik dan jadi pelajaran berharga bagi para politisi di negeri ini.
"Jokowi tampaknya berupaya konsisten terhadap janjinya untuk menghadirkan kabinet bersih atau anti korupsi dengan pertama kali meminta KPK dan PPATK untuk memberi catatan khusus terhadap rekam jejak para figur yang diusulkan.
BACA JUGA: Muhammadiyah Minta MK Tolak Gugatan UU Pernikahan
"Secara langsung, Jokowi juga berupaya menggunakan tangan KPK untuk mengamputasi bagian yang berpenyakit dari para figur calon menteri itu, sehingga para figur yang diberi catatan tak bisa mengelak dari fakta rekam jejak yang ada pada mereka," jelas Wakil Ketua DPD periode 1999-2004 dan 2004-2009 itu.
Pelajaran penting dari proses ini dan jika ini akan jadi acuan dalam perjalanan ke depan, Laode Ida menegaskan, para politisi yang menghendaki jabatan publik harus hati-hati karena jika cacat niscaya akan sulit diakomodasi jadi pejabat publik.
Para pimpinan parpol harus benar-benar mengenal secara dalam para kader potensialnya sehingga tidak mengajukan kader-kader yang bermasalah untuk jadi pejabat, karena hal ini hanya akan membuat aib yang bersangkutan dan sekaligus parpol asalnya.
"Soalnya pihak KPK, seperti yang terjadi sekarang ini, tidak akan segan-segan memberi catatan khusus bagi calon pejabat korup, yang sekaligus menghambat proses politik yang seharusnya para menteri itu segera dilantik dan bekerja," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nuh Bantah Masih Pimpin Rapim
Redaktur : Tim Redaksi