jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Indo Strategi, Andar Nubowo menyatakan rencana Presiden Joko Widodo me-reshuffle Kabinet Kerja sudah di depan mata. Indikasinya menurut Andar, pandangan dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk partai politik sudah mengemuka.
"Dari semua pandangan tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri ESDM Sudirman Said yang paling disarankan untuk diganti bersama para menteri yang dinilai gagal mewujudkan Nawacita atau program prioritas Presiden," kata Andar Nubowo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/1).
BACA JUGA: Menteri Yuddy Perpanjang Izin Mengemudi di Layanan SIM Keliling
Menurutnya, satu tahun lebih kabinet ini bekerja dan rasanya sudah cukup waktu untuk menilai sejauh mana para menteri bekerja sesuai dengan harapan Presiden. "Reshuffle ini hak prerogatif Presiden," tegasnya.
Dia jelaskan, sejak awal posisi Jaksa Agung yang dijabat HM Prasetyo memicu ktitik sebab dia berasal dari partai Nasdem dan terkait erat dengan kepentingan partai politik. Mestinya, jabatan Jaksa Agung harus bebas kepentingan politik.
BACA JUGA: SIMAK: Pesan Danlantamal III Jakarta Pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad
"Yang terlihat betul bahwa ada abuse of power dari Jaksa Agung ketika dengan semangatnya Kejaksaan Agung mengusut pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha M Riza Chalid dan Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, disaat Mahkamah Kehormatan Dewan sedang meneliti dugaan pelanggaran etika," ujar Andar.
Kandidat Doktor satu universitas di Prancis ini menegaskan, langkah sigap Kejagung ini banyak dipertanyakan orang, apalagi ketika Kejagung terus mengejar pengusaha Riza Chalid. "Apa salahnya Riza Chalid? Dia kan seorang pengusaha dan boleh ketemu siapa saja, keculai soal etika Ketua DPR," ujarnya.
BACA JUGA: Pimpinan DPR Belum Terima Surat Novanto
Semangatnya Kejagung mengejar Riza Chalid dan ingin memeriksa Novanto lanjutnya, berbeda dengan kasus yang melibatkan mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella yang saat ini tengah digarap KPK karena menerima 200 juta rupiah dari Gubernur Sumut. "Jaksa Agung diam saja, seolah ingin menghindar," tegasnya.
Dalam kaitan jelang reshuffle ini, Andar pun mengusulkan agar Presiden Jokowi mengganti Menteri ESDM dengan menteri yang benar benar bekerja untuk kepentingan negara dan mewujudkan Nawacita.
Selama ini Sudirman Said melakukan sejumlah langkah yang blunder dan membuat Kabinet Kerja terkena dampak buruknya.
Dalam kasus yang dikenal papa minta saham misalnya, substansinya adalah bagaimana upaya Menteri ESDM ingin memperpanjang kontrak PT Freeport tertutupi dengan isu besar pertemuan Ketua DPR, pengusaha dan Presdir Freeport. Padahal beberapa bulan sebelum kasus ini mencuat, Menteri ESDM sudah membuat surat persetujuan perpanjangan kontrak untuk Freeport.
"Ini yang masyarakat kurang memahani dan hanya tertuju pada Novanto. Jadi, kasus yang diungkap Sudirman Said ke MKD DPR, hanya bagian kecil, dari skenario besar memuluskan jalan bagi perpanjangan kontrak dan Sudirman Said berperan besar. Lagi pula bukti rekaman, didapat Sudirman Said dari Presdir Freeport. Ini kan jelas, dia dan Presdir Freeport berada dalam satu kubu," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Prasetyo, Silakan Garap Papa Novanto Tanpa Tunggu Izin Joko Widodo
Redaktur : Tim Redaksi