Banyuwangi Jawara Otonomi Awards JPIP

Minggu, 01 Desember 2013 – 17:05 WIB
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (tengah) menerima penghargaan dalam ajang Otonomi Awards 2013 yang digelar oleh The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) di JX International, Surabaya, Sabtu malam (30/11). FOTO: Dipta Wahyu/Jawa Pos

jpnn.com - BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi berhasil menjadi yang terbaik dalam ajang Otonomi Awards 2013 yang digelar oleh The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) di JX International, Surabaya, Sabtu malam (30/11).

Kabupaten berjuluk "The Sunrise of Java" ini berhasil meraih penghargaan di kategori pertumbuhan ekonomi, partisipasi publik, serta grand champion kinerja politik. Dengan tiga penghargaan itu, Banyuwangi menjadi penyabet award terbanyak dibanding kabupaten/kota lain di Jatim. JPIP sendiri merupakan lembaga independen yang fokus pada peningkatan kapasitas dan inovasi daerah. Lembaga yang telah mendapat kepercayaan dari banyak pihak ini melakukan pemantauan dan penilaian otonomi daerah sejak 2001.

BACA JUGA: Khatib Jumat Meninggal Saat Baca Khutbah

"Alhamdulillah, berkat masyarakat yang sangat hebat, Banyuwangi bisa meraih Otonomi Awards. Masyarakat Banyuwangi juaranya," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Menurut Anas, tanpa ada sinergi yang baik di antara seluruh elemen, mustahil sebuah program pembangunan bisa dijalankan. Di Banyuwangi, sinergi terus ditingkatkan antar-stakeholders, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat luas, organisasi masyarakat, TNI, kepolisian, hingga birokrasi itu sendiri.

BACA JUGA: Tiap Bulan 400-500 PSK Dolly Periksa HIV

"Kunci sukses pembangunan ada pada kekompakan semua elemen. Saya sebagai kepala daerah hanya menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban saya," kata Anas.

Di internal birokrasi, lanjut Anas, kekompakan terus dipupuk. Antara SDM senior dan muda berpadu membangun Banyuwangi. "Otonomi Awards untuk Banyuwangi ini juga membuktikan betapa kompaknya birokrasi, antara yang senior dan yang muda saling melengkapi," tutur Anas.

BACA JUGA: Jumlah ODHA di Surabaya Terus Turun

Diraihnya penghargaan di kategori pertumbuhan ekonomi, partisipasi publik, dan politik menunjukkan terus meningkatnya kinerja pembangunan di Banyuwangi. Dalam soal pembangunan ekonomi, terlihat kinerja pertumbuhan yang menggembirakan. Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 6,22%, di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,1%. Tahun 2011, ekonomi Banyuwangi tumbuh 7,02%, jauh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 6,5%. Pada 2012, pertumbuhan Banyuwangi mencapai 7,27%, juga melampaui pertumbuhan nasional sebesar 6,23%.

Anas mengatakan, pihaknya konsisten membangun infrastruktur, memproteksi dan membangkitkan usaha kecil menengah, mendorong pariwisata, menggerakkan sektor riil, dan menjalin kemitraan dengan swasta. "Private partnership untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ekonomi lokal," jelasnya.

Tingkat kemiskinan di Banyuwangi menurun dengan sangat drastis dari level 20,09% pada 2010 mebjadi 10,48% pada 2012. Bahkan di sejumlah kecamatan yang pada 2009 tingkat kemiskinannya masih di level 20-40%, kini sudah berhasil ditekan di bawah 10%. Adapun tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun dari 3,92% pada 2010 menjadi 3,40% pada 2012.

"Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi bersifat inklusif, secara bisa mengentaskan kemiskinan," kata Anas.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, partisipasi publik sangat diperlukan. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan di Banyuwangi berbasis asas partisipatoris.

"Secara umum, program pembangunan kami jalankan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan artinya penyusunan program dilakukan secara terbuka. Akuntabel artinya pengambil kebijakan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh publik. Partisipatif diwujudkan dengan mengakomodasi opini kritis masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan," tutur Anas yang pernah menempuh studi singkat ilmu kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government tersebut.

Dia mencontohkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung secara substantif, bukan sekadar prosedural semata. "Masyarakat terlibat aktif sejak Musrenbang tingkat desa. Publik bisa memantau apakah programnya diakomodasi atau tidak. Berkembang kritik terbuka. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi apa yang diinginkan masyarakat," pungkas Anas. (eri/mas)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Malah Banyak yang Terlular di Spa Massage dan PSK Kelas Atas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler