Bapepam Kaji Dugaan Pelanggaran IPO Krakatau Steel

JAKARTA — Sejak perusahaan-perusahan BUMN mulai membuka diri pada penjualan saham dengan sistem initial public offering (IPO), berbagai kritikan tajam pada pengawasan pemerintah kian tajamTerlebih lagi setelah IPO Kratakau Steel (KS) diketahui ternyata diikuti oleh lima (5) perusahaan yang terafiliasi bahkan ada puluhan pembeli ganda.

Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Kementrian Keuangan, Fuad Rachmany, mengatakan, pelanggaran memang kerap terjadi saat penjualan saham

BACA JUGA: Pangsa Pasar Modal Indonesia Kian Menjanjikan

"Untuk alokasi BUMN itu (IPO KS), kita nanti akan periksa lagi alokasinyaKita sekarang masih sedang bekerja melakukan audit, tapi banyak yang tidak sabar

BACA JUGA: Bank Mandiri Garap Pertamina Hulu Energi

Sebenarnya kejadian ini sudah biasa ditangani oleh tim pemeriksa Bapepam LKBanyak pelanggaran saat penjualan saham dan kita tindak sesuai dengan aturan hukum yang ada," tegas Fuad.

Fuad mengatakan, timnya saat ini masih sedang bekerja intensif untuk melihat sejauh mana adanya pelanggaran dalam IPO KS

BACA JUGA: GSM 3 Cari Bintang Lewat Mobile Internet

Jika nanti terbukti, maka Bapepam LK siap memberikan sanksi yang tegas.

"Banyak yang bilang tim saya lamban, padahal semua ada prosedurnyaJadi sabar dulu karena sedang kita kerjakanApalagi kasus yang kita tangani banyak, jadi ada pembagian tugasnyaKalau saya yang main hajar, bisa-bisa hukum berbalik pada saya," kata Fuad.

Ia juga mengatakan, Bapepam sangat serius menuntaskan kasus temuan IPO KS sebagaimana laporan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tentang adanya 5 perusahaan efek sebagai agen penjualan saham IPO KS yang melakukan pembelian saham KS tersebutSelain itu, juga ditemukan pula 68 pembeli saham ganda

Karenanya Fuad tak heran IPO KS jadi sorotan"Dulu tidak ada yang perduli dengan saham KS, tapi sejak IPO semuanya jadi tahuIni sebenarnya hal yang bagus sejak KS masuk pasar modalTapi kita akan ikut mengawasi bahkan Bapepam sudah buat tim khususMisalnya KS sekarang katanya butuh Rp2,6 triliun dari IPO, nanti kita akan lihat ke mana arah Rp2,6 triliun itu? Untuk apa saja dan apakah ada perubahan sesuai pengajuan awalSemua pasti akan kita awasi," janji Fuad.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz mengatakan, pemerintah melalui Bapepam LK memang harus menjaga transparansi IPO perusahaan swasta apalagi BUMN"Itu yang ketahuan baru ada lima perusahaan yang terafiliasi dan ada puluhan pembeli saham gandaMungkin saja yang tidak ketahuan itu lebih banyakMakanya harus lebih transparan lagi saat perusahaan melakukan IPO," kata Harry.

Sementara pengamat ekonomi dari Danareks Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa publik harus berhati-hati dalam menerjemahkan kisruh kasus IPO yang marak menghiasi pemberitaan media massa akhir-akhir ini"Sebagai ekonom saya melihat ada pemberitaan yang tidak tereksploitasi dengan benar.  Kita semua harus berhati-hati dalam menerjemahkan apa yang sebenarnya sedang terjadi sebelum memberikan komentar," kata Purbaya.

Dikatakannya, ada hal yang sering dilupakan orang dalam proses IPO yaitu 80 persen saham yang tidak dijual dan masih milik negara, juga mengalami kenaikanJadi kekayaan negara juga mengalami kenaikan.

"Perhitungan sederhana ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa setelah kenaikan harga tersebut maka nilai dari KS secara total menjadi berada di kisaran batas atas range perkiraan nilai KS (diperkirakan antara 11 sampai 16 triliun)," katanya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelontorkan Rp15 T, Aliri Ribuan Industri