JAKARTA — Dibandingkan negara lainnya di Asia, market bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk masuk ke pasar modal dinilai lebih baikNamun sayangnya, masih sedikit perusahaan di Indonesia baik BUMN maupun swasta yang mau membuka diri turun ke lantai bursa melakukan initial public offering (IPO).
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (15/12), pengamat ekonomi dari Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa perusahaan di Indonesia masih belum optimis untuk memperluas usaha mereka dengan membuka diri bagi investor publik (IPO).
"Padahal saat ini adalah masa yang paling tepat bagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri untuk memanfaatkan dana yang dapat diperoleh dari pasar modal
BACA JUGA: Bank Mandiri Garap Pertamina Hulu Energi
Karena saat ini sentimen publik sedang positif terhadap pasar modal kita," ungkap Purbaya.Seharusnya kata Purbaya, perusahaan-perusahaan di Indonesia memanfaatkan betul momentum positif ini tanpa kekhawatiran berlebihan
"Pasar modal juga bisa dimanfaatkan dengan menerbitkan Surat Utang
BACA JUGA: GSM 3 Cari Bintang Lewat Mobile Internet
Semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pasar modal, maka akan semakin kompetitif sistem finansial kitaSementara itu, Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Fuad Rachmany, mengatakan bahwa perusahaan baik BUMN maupun swasta tidak perlu khawatir dengan penilaian publik ketika hendak melakukan IPO
BACA JUGA: Gelontorkan Rp15 T, Aliri Ribuan Industri
Karena dari beberapa BUMN yang telah melakukan IPO, tercatat ada imbal hasil keuntungan hingga tiga kali lipat."Mereka juga bisa bayar pajak dengan lebih baikKalau manajemennya baik, maka IPO juga bisa bermanfaat baikDengan masuk pasar modal, maka lingkungannya di pasar modal akan memaksa perusahaan untuk bagusKalau ada BUMN yang masuk pasar modal auditnya jelek, maka publik pasti akan protes," kata Fuad.
Sedangkan Wakil Ketua komisi XI DPR RI, Harry Azhar Aziz mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan BUMN yang ingin melakukan IPO sudah memenuhi kriteriaSehingga nantinya setelah IPO, BUMN dapat memberikan lebih banyak manfaat dan tidak lagi memberatkan pemerintah.
"Sampai sekarang ini sebenarnya belum pernah ada kesepakatan yang sama antara Pemerintah dan DPR tentang BUMN yang baik itu bagaimanaApakah yang lebih banyak memberikan provit keuntungan atau yang lebih banyak memberikan public service, itu harus dijelaskan dengan benar dulu," kata Harry.
Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, mengatakan bahwa pemerintah pasti akan sangat berhati-hati ketika mengajukan perusahaan untuk IPOKarena bagaimanapun, perusahaan seperti BUMN tak lepas dari tanggungjawab pemerintah.
"Karena piutang BUMN ini sama dengan piutang negaraKarena itu kepentingan melakukan right issue atau IPO terhadap BUMN juga kepentingan dari negara terkait permodalanKalau BUMN kita sudah semakin baik dan tertata bagus, tentu bisa meringankan beban pemerintah juga," kata Hadiyanto.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... CKRA Bidik Standby Buyer
Redaktur : Tim Redaksi