jpnn.com - JAKARTA - Bareskrim Polri saat ini mengusut kasus dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Tahun 2014. Dalam pengusutan kasus itu, Bareskrim membuka kemungkinan untuk memeriksa Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu memberikan tanggapan soal kemungkinan Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi. "Itu kan bukan diperiksa gimana-gimana. Artinya kan kami akan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh polisi, penyidik," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/5).
BACA JUGA: Nasdem DKI Konsisten Tolak HMP
Meski demikian, Ahok menyatakan, Bareskrim bisa meminta keterangan Jokowi. Ini dilakukan apabila keterangan mantan Wali Kota Solo itu diperlukan oleh penyidik dalam pengusutan kasus UPS.
"Orang mengungkapkan mau panggil Jokowi, bukan begitu maksudnya. Kalau dibutuhkan keterangan. Kalau sudah cukup ya sudah enggak ada apa-apa lagi," tandas Ahok.
Seperti diketahui, Budi menemui Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (4/5). Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam dan tertutup itu, keduanya sempat membahas perkembangan laporan UPS yang ditangani oleh Mabes Polri.
BACA JUGA: Siap Ditahan? Ini Jawaban Haji Lulung dengan Nada Tinggi
"Kami akan tanyakan juga pada saat beliau (Jokowi) jadi gubernur, kan sekarang kan ditangan Pak Ahok. Ya sama aja saya kira," ucap Budi. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Politikus PAN di DPRD DKI Ingin Pindah Fraksi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan DPRD DKI Janji Tindak Lanjuti Kesimpulan Panitia Angket
Redaktur : Tim Redaksi