jpnn.com - JAKARTA – Puluhan warga dari Sumatera Barat dan massa dari Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) menyeruduk Mabes Polri, Rabu (2/3) sore. Mereka menuntut Bareskrim Polri agar memproses dugaan ijazah palsu Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit.
Kuasa hukum pelapor Fauzi Bahar, Eggy Sujana mengklaim, pihaknya sudah menyerahkan sejumlah barang bukti dan alat bukti perihal kasus dugaan ijazah palsu Nasrul. Namun, entah mengapa kasus ini tak kunjung selesai.
BACA JUGA: Mendagri: Penerimaan Mahasiswa IPDN Bersih KKN
“Bukti sudah cukup. Laporan ini kasus sudah dari bulan Desember 2015 lalu," kata dia di Bareskrim Polri, Rabu (2/3).
Dia menilai, bahwa pihak penyidik tidak serius untuk menyelesaikan kasus ini. Bahkan, tak sungkan dia menyebut, ada main mata di antara kedua belah pihak. "Padahal bukti sudah lengkap. Ini dipanggil saja belum," bebernya.
BACA JUGA: Ini Penyebab BPJS Kesehatan Defisit Rp 5 Triliun
Selain mengeluhkan lambatnya Bareskrim Polri mengusut dugaan ijazah palsu, Eggy juga menilai penyidik lambat mengusut kasus ijazah palsu Bupati Bengkalis.
"Kami juga menanyakan kasus ijazah palsu Bupati Bengkalis dan bantuan sosial di Bengkalis yang dilaporkan ke Bareskrim. Banyak kasus kepala daerah yang dilaporkan, tapi proses hukumnya tidak berjalan," bebernya.
BACA JUGA: CATAT! Kegaduhan Menambah Ketidakpastian, Investor Bakal Kabur
"Jangan sampai kasus ini dipolitisir, seperti diketahui kan partai yang mengusung dia PDIP itu partai penguasa," tegasnya.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pernah menyinggung perihal laporan yang menyeret nama-nama kepala daerah. Menurut Badrodin, Polri akan mengusut semua laporan dugaan pidana itu. Namun, Barodin menegaskan, akan memprosesnya setelah proses pilkada selesai.
“Proses hukum tetap berjalan, mau dilantik atau tidak bukan urusan kami," paparnya di Mabes Polri, Jakarta, beberapa waktu lalu.(Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR dan BPK Sepakat Tingkatkan Fungsi Pengawasan
Redaktur : Tim Redaksi