Barter Bukti Diplomasi RI Lemah

JAKARTA - Insiden penahanan petugas patroli Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri oleh Polisi Malaysia dinilai sebagai penghinaan terhadap NKRITerlebih pembebasan mereka dilakukan dengan barter terhadap nelayan Malaysia yang ditahan oleh aparat polisi Indonesia.

“Ini bukti bahwa kedaulatan negeri ini telah dinjak-injak

BACA JUGA: Obama Mulai Diserang soal Masjid di Dekat Ground Zero

Masak, untuk urusan pelanggaran perbatasan yang jelas-jelas salah dilakukan oleh orang Malaysia, malah kita yang harus melakukan barter terhadap nelayan mereka yang salah,” kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq kepada INDOPOS (grup JPNN), Selasa (17/8) malam.

Menurut Mahfudz, seharusnya di umur kemerdekaan yang sudah semakin tua, pemerintahan negeri ini harus semakin matang dalam menjaga kedaulatan“Meski mengaku terbawa ombak, tetapi seluruh nelayan Malaysia yang ditangkap oleh petugas DKP dan aparat perbatasan RI sudah mengakui bahwa mereka mengaku salah karena sengaja memasuki perairan Indonesia

BACA JUGA: Malaysia Minta Solusi Kekeluargaan

Tetapi petugas DKP yang ditangkap oleh polisi Malaysia itu justru berada di perairan IndonesiaIni berarti merekalah yang salah dan menculik orang kita di negeri sendiri

BACA JUGA: Pesawat Berantakan, Seorang Tewas Karena Jantungan

Jadi kenapa harus dibebaskan dengan syarat?” tegas calon ketua Komisi I DPR itu.

Karenanya Mahfudz mendesak agar koordinasi antara petugas DKP, polisi air, TNI AL semakin diintensifkan agar ilegal fishing ataupun yang dilakukan oleh warga asing tidak terjadi lagi“Untuk urusan kedaulatan harus diselesaikan secara hukum, bukan lagi lobi-lobi barterTerlebih jika mereka (warga asing) melakukan kegiatan pencurian ikan ataupun hutan di perbatasanHarus ada kordinasi keamanan yang lebih baikSelain itu, pemerintah juga harus tegas,” tandasnya.

Berbagai protes lain pun terus bermunculan dikarenakan pemerintah terlihat lembek atas kasus di perbatasanPendapat serupa datang dari Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh HusinMenurutnya, Presiden SBY harus berani mengeluarkan nota protes secara keras kepada pemerintah Malaysia

“Dengan nota protes itu menunjukan bahwa pemerintah RI punya harga diriTerlebih kasus penangkapan petugas DKP oleh polisi Malaysia itu dilakukan di perairan RI, bukan di perairan Malaysia,” ujarnya.

Saleh juga mengaku kecewa dengan pernyataan Menlu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang terlalu meremehkan masalah iniMenurut Saleh, kejadian ini telah mencoreng NKRI tepat di hari ulang tahun yang ke 65.

“Pemerintah mengecewakan dan semua komentarnya bernada minder tidak solutifMalaysia tidak hanya menghina tapi memprovokasi memasuki wilayah Indonesia,” kecam Saleh.

Semangat pemerintah menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan diplomasi memang layak diapresiasiTapi Saleh tak yakin masalah ini tidak terulang lagi, tanpa ketegasan pemerintah“Saya kecewa dengan Menlu yang menyatakan bahwa sudah ada saling pengertianTapi masalahnya bukan itu, mereka melakukan penembakan di wilayah laut kita,” kritik Saleh.

Saleh berharap pemerintah mengambil langkah konkret terhadap kasus iniHal ini penting untuk menjaga martabat Indonesia di mata dunia internasional“Pemerintah harus tegas, tidak hanya dengan diplomasi saja tetapi harus ada langkah konkret yang menjamin hal ini tidak terjadi lagi, misalnya dengan perjanjian kedua negaraJangan sampai Malaysia menganggap bahwa negeri kita hanya sebagai negeri penyuplai pembantu rumah tangga,” pungkasnya(dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi Kesenangan, Rumah Warga Diledakkan