jpnn.com - JAKARTA - Permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi validasi (verval) terhadap honorer kategori dua (K2) tidak sepenuhnya ditanggapi. Sebab, banyak pemda enggan melakukan verval dengan alasan beban daerah sudah terlalu besar untuk belanja pegawai.
Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB, Herman Suryatman, dari 120 instansi di wilayah Jawa dan Bali, baru 70 instansi yang sudah menyerahkan data verval. Itupun data yang diserahkan tidak sesuai format yang ditentukan.
BACA JUGA: Romi Tegaskan PPP Punya Kader untuk Jadi Menteri Jokowi
Format yang tidak sesuai ketentuan itu terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang menyertai hasil verval. “Karena itu kami kembalikan kembali agar sesuai ketentuan yang ditetapkan KemenPAN-RB," katanya kepada JPNN, Sabtu (18/10).
Menurutnya, baru 20 instansi yang sudah menyerahkan hasil verval sesuai format yang ditentukan. Kondisi itulah yang membuat proses penyelesaian honorer K2 terhambat.
BACA JUGA: Romi Sebut PPP Paling Awal Dukung Jokowi
"Kami sudah memintakan kepada honorer K2 untuk melakukan lobi ke DPRD agar bisa mendesak pemda mempercepat verval dengan lampiran SPTJM yang benar. Makin lama proses verval, maka penyelesaian honorer K2 juga kian panjang," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Jadikan Buku Karya Relawan untuk Panduan Menagih Janji Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapkan 200 Relawan untuk Kawal Arak-Arakan Jokowi-JK ke Istana
Redaktur : Tim Redaksi