SURABAYA - Penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 diprediksi molor. Pasalnya, hingga kemarin (18/10) baru enam di antara 31 kota/ kabupaten yang menyerahkan berkas usul UMK ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Padahal, berdasar surat edaran (SE) gubernur, usul UMK diserahkan pada 14-18 Oktober 2014.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Edi Purwinarto mengatakan, usul UMK yang sudah masuk adalah Probolinggo, Mojokerto, Blitar, Lamongan, Sampang, dan Pacitan. ''Yang lain belum,'' ungkapnya.
Batas waktu penyerahan usul UMK memang telah berakhir. Namun, pemprov tidak menutup kesempatan bagi kota dan kabupaten untuk segera menyelesaikan usul besaran UMK. Penyerahan usul UMK diundur hingga sebelum batas akhir penetapan pada 21 November. "Sampai sekarang masih kami tunggu usul kota/kabupaten," ujarnya.
Edi menuturkan, jika dalam batas waktu yang ditentukan masih ada kabupaten/kota yang belum mengajukan usul UMK, secara otomatis nilai UMK akan disesuaikan dengan tahun sebelumnya. "Kalau tidak mengusulkan, berarti UMK yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya," tambahnya.
Untuk besaran nilai UMK dari enam daerah yang telah diterima pemprov, Edi enggan menyebutkan. Namun, dia memastikan ada kenaikan nilai UMK di enam daerah itu. "Sekarang belum waktunya," ungkapnya.
Banyak kota/kabupaten yang belum menyerahkan usul UMK 2015 tersebut lantaran menyesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Nomor 560/20059/031/2014 tentang Tambahan Tiga Poin Survei. Yaitu, sewa kamar kos menjadi kontrak rumah sederhana, harga listrik Rp 120 ribu, dan tambahan transportasi.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, saat ini kelompok Serikat Pekerja (SP) sudah menyepakati kriteria hidup layak (KHL). Yaitu, KHL lama+inflasi. Dengan begitu, tinggal menunggu usul masing-masing kota/kabupaten untuk ditetapkan sebagai UMK. "Sebagian daerah memang masih menyesuaikan terhadap rumusan tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jamaludin mengungkapkan, pemprov memiliki wacana mematok kenaikan UMK sebesar 15 persen dari tahun lalu atau Rp 2,5 juta. Pihaknya langsung menolak. Jamal meminta gubernur untuk menaikkan UMK hingga 30 persen atau Rp 2,8 juta. ''Gubernur harus berani menaikkan 30 persen dari UMK tahun lalu,'' ujarnya.
Selain itu, upah minimum sektoral kota dan kabupaten (UMSK) saat ini masih disurvei masing-masing dewan pengupahan. Mereka sedang mengidentifikasi dan menginventarisasi sektor dan subsektor yang akan diajukan menjadi UMSK 2015. "Kami minta dewan pengupahan memasukkan sektor perhotelan, pekerja kesehatan RS, perbankan, hingga media dalam UMSK." (ayu/mas/end)
BACA JUGA: Motor Kecelakaan, Bayi Terjepit di Antara Roda dan Garpu Belakang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelayanan RSUP Adam Malik, Belum Sembuh Disuruh Pulang
Redaktur : Tim Redaksi