jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menjawab rumor pemilihan presiden pada Pemilu 2024 bakal kembali dilakukan oleh MPR.
Basarah menegaskan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
BACA JUGA: Ingin Daftar CASN Pemkab Bekasi? Coba Lewat Aplikasi ini
Ahmad Basarah menyatakan hal itu pada acara 'Ngaji Kebangsaan Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumatera Utara' bertajuk 'Membaca Aspirasi Warga Nahdiyyin dan Nasionalis Pada Pilpres 2024’, Kamis (1/7).
"Inilah aturan main bernegara yang wajib ditaati. Capres-cawapres tetap dipilih langsung oleh rakyat dan hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujar Basarah dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta.
BACA JUGA: Buruan Daftar, Ada 930 Formasi CASN Untuk Pemkot Yogyakarta
Basarah juga menegaskan, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi bangsa Indonesia, dalam Pasal 6A ayat (1) menegaskan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Dia menyebut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
BACA JUGA: Panglima TNI-Kapolri Lakukan Komunikasi Kue Tar, Bang Edi Bilang Begini
"Mabes TNI maupun Mabes Polri tidak bisa mengajukan pasangan capres-cawapres. Begitu juga ormas-ormas besar semisal NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PHDI dan lain-lain juga tidak bisa mengusulkan pasangan capres-cawapres," ucap doktor hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.
Sementara itu, terkait aspirasi warga Nahdliyin dalam Pilpres 2024, Ahmad Basarah memaparkan bahwa dalam lanskap politik nasional, kaum Nahdliyin selalu bergandengan tangan dengan kaum nasionalis-Soekarnois.
Menurutnya, jejaknya terlihat jelas dari sejumlah proses, antara lain proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Kemudian, terbitnya Fatwa Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, munculnya tradisi halalbihalal karena dialog Bung Karno dan Kiai Wahab Chasbullah, hingga sikap politik Megawati Soekarnoputri yang menggandeng Kiai Ahmad Hasyim Muzadi pada Pilpres 2004 silam.
"Tradisi tersebut kemudian diteruskan oleh pak Joko Widodo dengan menggandeng Kiai Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Inilah potret kerja sama kaum kebangsaan dan religius," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh UUD 1945 dan aturan di bawahnya.
Jazilul Fawaid juga mengakui bahwa terkait calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 sosoknya masih kabur dan samar-samar.
Dia mengaku belum mengetahui siapa saja figur-figur yang akan maju nantinya.
"Capres-cawapres masih kabur, tetapi kita boleh dong salurkan aspirasi," tegas Jazilul.
Sementara itu Pimpinan Majelis Zikir Pengasuh Rumah Sufi Ahmad Sabban Rajagukguk menilai ada tiga hal yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
Yakni, politik identitas, politik transaksional dan politik primordialisme.
"Bagi saya hal yang paling penting adalah bagaimana NU dan kaum kebangsaan berupaya kuat untuk mengurangi gesekan di level akar rumput sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilu."
"Inilah yang paling penting, peran NU dan Muhammadiyah sebagai ormas penopang dan penyangga Indonesia juga harus berupaya meminimalisasi potensi terjadinya gesekan di level grass root sebagai dampak pelaksanaan demokrasi elektoral," kata Ahmad Sabban.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang