jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Barisan Masyarakat Anti-Kekerasan (Baskara) Agnes Lourda Hutagalung meminta pemerintah melarang siapa pun menggelar kegiatan yang mengumpulkan massa.
Dia berkaca pada kerumunan massa yang terjadi saat penyambutan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Selasa (10/11).
Setelah itu ada kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jumat (13/11). Ada juga perayaan Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11).
"Seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat keamanan mencegah hal itu. Jangan sampai dilakukan oleh siapa pun karena sangat berpotensi menimbulkan klaster baru covid-19," kata Lourda, Selasa (17/11).
BACA JUGA: Soroti Penjemputan Habib Rizieq, Nikita Mirzani: Pendukung Persija Mana Suaranya
Sementara itu, Penasihat Baskara Henry Yosodiningrat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya ketegasan pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Senin (16/11).
Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo melalui Mahfud telah dengan jelas menyampaikan pesan kepada rakyat Indonesia bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) yang harus diprioritaskan.
“Untuk itu presiden telah memerintahkan jajarannya, khususnya yang terkait dengan penanganan pandemi covid-19 ini untuk bersikap tegas kepada siapa pun yang melanggar protokol kesehatan," kata Henry.
Henry meminta Polri tidak mengizinkan kegiatan kerumunan massa yang akan dilakukan Habib Rizieq dan pendukungnya.
"Kalau tidak dilarang, akan berpotensi menimbulkan klaster baru covid-19. Sampai kapan kita bisa keluar dari krisis covid-19 kalau pengawasan protokol kesehatan tidak ketat?" kata Henry.
Henry mengatakan, Baskara akan mendukung sepenuhnya semua program pemerintah, khususnya terkait sosialisasi penerapan protokol kesehatan covid-19.
"Kami siap menjaga dan mengawal Indonesia untuk segera keluar dari krisis multidimensi ini," kata Henry. (jos/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ragil