jpnn.com - JAKARTA - Keputusan praperadilan terhadap Komjen Budi Gunawan kini sedang ditunggu banyak pihak. Sebab, hal itu akan berdampak pada keputusan final Presiden Joko Widodo soal jadi atau tidaknya BG dilantik sebagai kapolri. Melihat perkembangan terakhir, presiden kemungkinan besar akan segera mengambil keputusan terkait hal tersebut setelah ada putusan.
Namun, apapun keputusan Presiden Jokowi menyangkut kapolri, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkomitmen akan tetap solid berada di belakang pemerintah. Termasuk, kalangan PDIP yang sejak awal merupakan salah satu pendorong agar Budi Gunawan dilantik menjadi kapolri.
BACA JUGA: Yakin Menang, Kubu Budi Gunawan Beber Kelemahan KPK
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno memastikan dukungan partainya bukan dukungan yang situasional dan kondisional. Juga bukan, lanjut dia, dukungan yang bersifat transaksional karena iming-iming jabatan atau lainnya.
"Karena itu, apapun keputusan presiden soal kapolri, PDIP akan tetap solid dan utuh mendukung," tegas Hendrawan saat dihubungi, kemarin (15/2).
BACA JUGA: Menang atau Kalah, Putusan Peradilan BG Bisa Dibatalkan
Selain itu, tambah dia, keputusan mendukung pemerintahan yang ada saat ini juga merupakan keputusan resmi partai. Yaitu, di Rakernas IV PDIP di Semarang pada September 2014 lalu. Saat itu, partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu telah menegaskan diri sebagai partai pemerintah.
"Intinya, tidak mungkin hanya karena Budi Gunawan, kami kemudian menarik dukungan," tandas Hendrawan.
BACA JUGA: Putusan Hakim Bisa Tidak Menolak atau Menangkan BG
Kalaupun selama ini, kata dia, PDIP terkesan terus mendorong BG agar tetap dilantik, hal itu sebatas pelaksanaan tugas untuk memberi masukan kepada pemerintah yang didukung.
Hubungan Jokowi dan PDIP sebagai partai utama pemerintah sempat terkesan renggang beberapa waktu terakhir. Meski, belum menyampaikan secara gamblang, presiden terkesan tidak ingin melantik BG sebagai kapolri pasca KPK menetapkan status yang bersangkutan sebagai tersangka.
Sikap itu terlihat dengan langkah presiden membentuk Tim 9 yang diketuai Syafi'i Ma'arif. Tim yang bertugas memberi masukan dan rekomendasi itu relatif berisi orang-orang yang selama ini menolak BG untuk dilantik.
Terkait kesan kerenggangan hubungan tersebut, Hendrawan menyatakan tidak sepenuhnya benar. Menurut dia, hal tersebut lebih pada kesan yang muncul di publik. Buktinya, dalam pertemuan terakhir di Solo, dua hari lalu (14/2), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama para petinggi partai KIH lainnya tampak akrab dengan Jokowi.
Dia kemudian menuding ada pihak-pihak yang memang sengaja membentur-benturkan PDIP maupun KIH secara umum dengan presiden. Tujuannya, kata dia, tentu untuk menjauhkan Jokowi dengan kekuatan politik pendukungnya.
"Presiden harus hati-hati soal ini, ini ilmu politik paling elementer," saran anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Meski tidak menyebut secara terbuka, telunjuk salah satunya mengarah kekuatan politik lainnya di luar KIH. Yaitu, sejumlah kekuatan politik yang selama ini tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP).
Hingga saat-saat terakhir, bersamaan dengan menghangatnya dinamika politik pasca polemik soal kapolri, sejumlah petinggi KMP ikut merapat ke istana. Jokowi, setidaknya telah berkesempatan bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.(gun/dyn/idr/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR-Pemerintah Sepakat Pilkada Hanya Satu Putaran
Redaktur : Tim Redaksi