jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai kebijakan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang melakukan pemeriksaan virus corona (COVID-19) kepada 575 orang anggota dewan beserta seluruh keluarganya adalah kebijakan yang tidak populis.
Kebijakan itu, kata dia, sebaiknya dibatalkan, sebab diusulkan di saat rakyat sedang menderita dan membutuhkan pertolongan dari òrang-orang yang sedang berkuasa.
BACA JUGA: Bupati Karawang Positif Corona, Cellica: Jujur Saya tak Alami Gejala Apa pun
"Ini kebijakan yang tidak populis di tengah rakyat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang-orang yang sedang berkuasa," ujar Ramses di Jakarta, Selasa (24/3).
Ramses menyebut, wakil rakyat dianggap kelompok kelas atas yang bisa secara mandiri melakukan pemeriksaan tanpa menggunakan dana rakyat.
BACA JUGA: Ini Daftar Tempat-Tempat Baru yang Disiapkan Ganjar untuk Isolasi Pasien Corona
Dengan demikian, anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk membeli perlengkapan kesehatan rakyat atau disediakan untuk memeriksa rakyat yang memiliki gejala terpapar virus Corona.
Dosen Universitas Dian Nusantara (Undira) Jakarta ini kemudian meminta pihak Kesekjenan DPR membatalkan rencana tersebut dan menggunakan dana yang tersedia untuk memeriksa rakyat yang membutuhkan pemeriksaan Covid-19.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Maaf, Maaf, Maaf
"Itu harus dibatalkan. Gunakan dana yang tersedia untuk memeriksa rakyat yang membutuhkan pemeriksaan Covid-19," kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar sebelumnya mengatakan, 575 orang anggota DPR beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus corona (Covid-19) pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode tes.
Indra menyebut kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang