jpnn.com, BEKASI - Usul agar Mochtar Mohamad menjadi calon tunggal Kepala Daerah dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Walikota Bekasi 2018 mendapat perlawanan dari Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Kota Bekasi.
Keputusan DPC PDI Perjuangan Bekasi hanya merekomendasikan Mochtar Muhammad sebagai bakal calon wali kota sangat disayangkan. Pasalnya, Mochtar adalah bekas narapidana kasus korupsi.
BACA JUGA: Baguna Kirim Tim demi Bantu Korban Banjir di Daerah Asal SBY
Pandangan itu disampaikan kelompok masyarakat yang menamakan diri Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Kota Bekasi.
"Saya rasa ini bukan keputusan yang benar. Masih banyak kader PDIP lain yang belum terstigma mantan narapidana," kata Ketua LRJ Anton Sutandar dalam keterangan pers, Rabu (6/12).
BACA JUGA: Demi Gus Ipul-Anas, PDIP dan PKB Langsung Tancap Gas
"Keputusan mengusung Mochtar Mohamad menjadi calon tunggal sangat jelas tidak senafas dengan jalan perubahan Presiden Jokowi, dengan revolusi mental yang menjadi road map pemerintahannya," tuturnya.
Anton juga mengingatkan, PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, selalu menekankan bahwa kader yang terbukti terlibat korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.
BACA JUGA: PDIP Juara, Golkar Nomor 2, Gerindra Ketiga
"Keputusan PDIP Kota Bekasi tak senafas dengan revolusi mental Jokowi. Ini akan menjadi citra buruk juga untuk PDIP di Pilkada 2018 dengan mengusung mantan narapidana korupsi," tuturnya.
Dia berharap DPP PDIP dapat mempertimbangkan dengan cermat usul dari DPC PDIP Kota Bekasi. Usulan tersebut berpotensi menciderai hati dan nurani publik secara luas, khususnya warga Kota Bekasi.
"Keputusan itu harus dikaji ulang agar citra PDIP tidak dicederai hanya karena syahwat seseorang ingin maju ke Pilkada," tuding Anton. (zulfahmi/ald)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudirman Said Harus Tahu, Jateng Itu Kandang Banteng
Redaktur & Reporter : Adil