jpnn.com, PAPUA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua merasa janggal mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat enggan melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).
Bawaslu mendesak perlu KPU setempat menjelaskan perihal sikapnya itu.
BACA JUGA: Rapat Pleno KPU Tanjungpinang Ricuh, Caleg PDIP Mengamuk, Ini yang Terjadi
Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas mengatakan KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.
BACA JUGA: KPU: PDIP Peroleh Suara Terbanyak di Kotawaringin Timur
"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.
Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.
BACA JUGA: Komisioner KPU Diamuk Massa Menjelang Rapat Pleno
Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.
Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.
"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura tetap ada," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.
Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan Bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya. (Antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Real Count KPU: PSI Naik Tinggi, Jangan Kaget jika di Senayan Ada Grace Natalie
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga