JAKARTA – Rawan tindak pelanggaran, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumatera Utara, benar-benar menjalankan fungsi dan kewenangannya sebaik mungkin dalam pelaksanaan pilgub Sumut 2013 ini.
Ia mengingatkan hal ini, karena jangan sampai masyarakat nantinya antipati dengan proses pemilihan. Karena trend dari Pemilu 1999 lalu memerlihatkan adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih.
“Waktu tahun 1999 lalu, itu partisipasi pemilih mencapai 90 persen dari total pemilih. Namun pada Pemilu 2004, menurun menjadi sekitar 80 persen, dan terus menurun pada Pemilu 2009 yang hanya mencapai 70 persen. Demikian juga kalau kita melihat pada Pilkada DKI Jakarta, tingkat partisipasi pemilihnya juga menurun,” ujarnya kepada JPNN di Jakarta, Jumat (8/2).
Menurutnya, indikasi-indikasi penurunan diantaranya disebabkan karena masyarakat seperti tidak merasakan manfaat dari penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Alasan lain, juga didasari faktor kecurigaan penyelenggara Pemilu tidak jujur dalam menjalankan tugasnya.
“Namun dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), saya melihat trend tingkat pemilih akan kembali naik. Karena mereka meyakini kalau nantinya penyelenggara melakukan pelanggaran, pasti akan ditindak. Jadi kita jangan kembali membuat harapan masyarakat terhadap proses demokrasi itu kembali melemah. Panwaslu Sumut saya pikir harus berpikir ke arah sana dan menjalankan tugas sebaik-baiknya,” ujarnya.
Menurutnya, Panwas nantinya harus segera menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran yang ada. Karena sebagai pengawas, Panwas memang bertugas menjadi salah satu benteng bagi demokrasi, sehingga benar-benar siapapun kepala daerah yang nantinya terpilih, murni merupakan aspirasi masyarakat Sumut.
“Saya senang ada DKPP, karena dengan demikian ada mekanisme punihsment terhadap penyelenggara. Ini masyarakat kan tentunya melihat dan diharapkan ada kepuasan. Sehingga mereka mencoba berdamai dengan dirinya, dan mau memilih. Kalau tidak, saya khawatir proses Pemilu maupun Pilkada nanti malah tidak lagi dianggap. Kalau itu terjadi, maka akan sangat berbahaya,” katanya di sela-sela diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP).
Nelson mengingatkan, meski hanya sebagai pengawas, bukan berarti Panwas Sumut nantinya terbebas dari hukuman jika melakukan pelanggaran.
“Karena itu saya berharap Panwas Sumut dapat benar-benar menjalankan tugasnya. Agar Sumut benar-benar memeroleh seorang pemimpin yang bisa memajukan dan mengejar ketertinggalan selama ini,” ujarnya.(gir/jpnn)
Ia mengingatkan hal ini, karena jangan sampai masyarakat nantinya antipati dengan proses pemilihan. Karena trend dari Pemilu 1999 lalu memerlihatkan adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih.
“Waktu tahun 1999 lalu, itu partisipasi pemilih mencapai 90 persen dari total pemilih. Namun pada Pemilu 2004, menurun menjadi sekitar 80 persen, dan terus menurun pada Pemilu 2009 yang hanya mencapai 70 persen. Demikian juga kalau kita melihat pada Pilkada DKI Jakarta, tingkat partisipasi pemilihnya juga menurun,” ujarnya kepada JPNN di Jakarta, Jumat (8/2).
Menurutnya, indikasi-indikasi penurunan diantaranya disebabkan karena masyarakat seperti tidak merasakan manfaat dari penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Alasan lain, juga didasari faktor kecurigaan penyelenggara Pemilu tidak jujur dalam menjalankan tugasnya.
“Namun dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), saya melihat trend tingkat pemilih akan kembali naik. Karena mereka meyakini kalau nantinya penyelenggara melakukan pelanggaran, pasti akan ditindak. Jadi kita jangan kembali membuat harapan masyarakat terhadap proses demokrasi itu kembali melemah. Panwaslu Sumut saya pikir harus berpikir ke arah sana dan menjalankan tugas sebaik-baiknya,” ujarnya.
Menurutnya, Panwas nantinya harus segera menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran yang ada. Karena sebagai pengawas, Panwas memang bertugas menjadi salah satu benteng bagi demokrasi, sehingga benar-benar siapapun kepala daerah yang nantinya terpilih, murni merupakan aspirasi masyarakat Sumut.
“Saya senang ada DKPP, karena dengan demikian ada mekanisme punihsment terhadap penyelenggara. Ini masyarakat kan tentunya melihat dan diharapkan ada kepuasan. Sehingga mereka mencoba berdamai dengan dirinya, dan mau memilih. Kalau tidak, saya khawatir proses Pemilu maupun Pilkada nanti malah tidak lagi dianggap. Kalau itu terjadi, maka akan sangat berbahaya,” katanya di sela-sela diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP).
Nelson mengingatkan, meski hanya sebagai pengawas, bukan berarti Panwas Sumut nantinya terbebas dari hukuman jika melakukan pelanggaran.
“Karena itu saya berharap Panwas Sumut dapat benar-benar menjalankan tugasnya. Agar Sumut benar-benar memeroleh seorang pemimpin yang bisa memajukan dan mengejar ketertinggalan selama ini,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Banggar juga Disasar
Redaktur : Tim Redaksi