JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan telah mendaftarkan berkas sengketa Pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret seluruh calon angggota legislatif mereka untuk DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat 2 dan Jawa Tengah 3.
Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Fernita Darwis, langkah tersebut dilakukan karena PPP menduga KPU telah melewati batas kewenangannya.
Dimana mencoret sejumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang dinyatakan memenuhi syarat, hanya karena alasan di dapil tersebut penempatan nomor urut bacaleg tidak sesuai aturan. Yaitu pada setiap tiga caleg harus terdapat seorang caleg perempuan.
Selain itu juga dengan alasan seorang bacaleg perempuan tidak memenuhi syarat, sehingga syarat minimal 30 persen caleg perempuan tidak terpenuhi.
“Secara resmi berkas gugatan telah kita daftarkan ke Bawaslu Jumat (22/6) kemarin. Untuk itu kita minta Bawaslu harus sebijak mungkin melihat dan membuat keputusan ini. Semoga tidak ada pihak yang tidak puas dan dirugikan," kata Ferinta Darwis dalam diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Selasa (25/6)
Hal senada juga dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Demi menjamin independensi dan profesionalitas, Bawaslu sebaiknya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU sebelum mengambil keputusan terkait sengketa pemilu yang diajukan PPP.
Langkah ini dinilai penting, mengingat tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan. Di antaranya mengoreksi tindakan KPU yang dinilai tidak benar dan menyalahi aturan.
“Jika ada keputusan sengketa Pemilu yang dikoordinasikan dengan KPU terlebih dahulu, jelas itu melanggar fungsi Bawaslu yang bekerja sebagai lembaga pengawas. Kalau begini parpol yang menjadi korban. Jika ada koordinasi dan pembicaraan terlebih dahulu, itu namanya ada indikasi deal-deal politik," ujarnya .
Sementara itu Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeiry Sumampow, menilai pengajuan sengketa pemilu yang diajukan PPP dan empat parpol lain yang juga mengalami nasib yang sama, merupakan momentum tepat bagi Bawaslu mengambil peran yang tegas.
“Jadi Bawaslu harus semakin fokus dengan kinerjanya dan kita mendorong hal tersebut dilakukan dalam penyelesaian sengketa pemilu kali ini, sebab itu merupakan hak parpol," ujarnya.(gir/jpnn)
Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Fernita Darwis, langkah tersebut dilakukan karena PPP menduga KPU telah melewati batas kewenangannya.
Dimana mencoret sejumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang dinyatakan memenuhi syarat, hanya karena alasan di dapil tersebut penempatan nomor urut bacaleg tidak sesuai aturan. Yaitu pada setiap tiga caleg harus terdapat seorang caleg perempuan.
Selain itu juga dengan alasan seorang bacaleg perempuan tidak memenuhi syarat, sehingga syarat minimal 30 persen caleg perempuan tidak terpenuhi.
“Secara resmi berkas gugatan telah kita daftarkan ke Bawaslu Jumat (22/6) kemarin. Untuk itu kita minta Bawaslu harus sebijak mungkin melihat dan membuat keputusan ini. Semoga tidak ada pihak yang tidak puas dan dirugikan," kata Ferinta Darwis dalam diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Selasa (25/6)
Hal senada juga dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Demi menjamin independensi dan profesionalitas, Bawaslu sebaiknya tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU sebelum mengambil keputusan terkait sengketa pemilu yang diajukan PPP.
Langkah ini dinilai penting, mengingat tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan. Di antaranya mengoreksi tindakan KPU yang dinilai tidak benar dan menyalahi aturan.
“Jika ada keputusan sengketa Pemilu yang dikoordinasikan dengan KPU terlebih dahulu, jelas itu melanggar fungsi Bawaslu yang bekerja sebagai lembaga pengawas. Kalau begini parpol yang menjadi korban. Jika ada koordinasi dan pembicaraan terlebih dahulu, itu namanya ada indikasi deal-deal politik," ujarnya .
Sementara itu Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeiry Sumampow, menilai pengajuan sengketa pemilu yang diajukan PPP dan empat parpol lain yang juga mengalami nasib yang sama, merupakan momentum tepat bagi Bawaslu mengambil peran yang tegas.
“Jadi Bawaslu harus semakin fokus dengan kinerjanya dan kita mendorong hal tersebut dilakukan dalam penyelesaian sengketa pemilu kali ini, sebab itu merupakan hak parpol," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ijazah Caleg Bermasalah, KPU Klarifikasi ke Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi