jpnn.com, JAKARTA - Proses penganggaran dana pengawasan Pilkada 2018 berjalan sangat lambat. Dari 171 daerah yang menggelar pilkada 2018, baru satu yang sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan. Yakni, Provinsi Jawa Barat.
Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan, komitmen pemerintah daerah dalam memproses anggaran pengawasan pilkada tidak berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Masuk Bursa Kandidat Gubernur Jabar, Mayjen Tatang Mendapat Sambutan Positif
Bahkan, ada 31 daerah yang sama sekali belum membahasnya. ’’Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah,’’ ujarnya di sela-sela buka puasa bersama di Kantor Bawaslu Jakarta kemarin (21/6).
Dia mengungkapkan, 31 daerah yang sama sekali belum ’’mencolek’’ penganggaran pilkada terdiri atas satu provinsi, 24 kabupaten, dan 6 kota.
BACA JUGA: Mendagri: Dampak Pilkada DKI Pasti Merembet ke Daerah Besar
Di antaranya, Provinsi Papua, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, hingga Kota Palangka Raya. Bawaslu Pusat akhirnya turun tangan melakukan advokasi terhadap daerah-daerah tersebut.
Sebab, jika tidak diantisipasi sejak awal, jalannya program dan tugas pengawasan dikhawatirkan terhambat.
BACA JUGA: Anggaran Pemilu 2019 Dianggap Terlalu Besar
Lantas, bagaimana nasib 139 daerah lainnya? Mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah itu mengatakan masih dalam proses pembahasan.
’’Sekitar 28 daerah di antaranya sudah disepakati. Tapi belum teken NPHD,’’ tambahnya.
Abhan berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengawal penganggaran tersebut. ’’Supaya begitu tahapan pilkada dimulai, pengawasan sudah bisa dilaksanakan,’’ tuturnya.
Sebelumnya, keluhan serupa disampaikan KPU RI. Hingga kemarin baru 14 daerah yang sudah menyepakati anggarannya.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah dijanjikan pemerintah pusat bahwa penandatanganan dilaksanakan selambatnya pertengahan Juli.
Saat dikonfirmasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa anggaran tidak akan menjadi persoalan. Sebab, pemerintah sudah mengingatkan pemda peserta pilkada sejak lama.
’’Kan jauh-jauh hari sudah kita sampaikan (ke daerah) untuk persiapan. Kemarin (Pilkada 2017) aman-aman saja, 269 daerah (Pilkada 2015) juga lancar,’’ katanya. (far/c15/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Jurus Ketua Bapilu PDIP Menghadapi Isu SARA
Redaktur & Reporter : Soetomo