jpnn.com, JAKARTA - Biaya pemilu secara serentak seharusnya lebih murah. Nyatanya, KPU mengusulkan anggaran pemilu serentak 2019 lebih besar dibanding pemilu 2014 lalu.
DPR pun bakal mengkritisi anggaran yang diajukan KPU. Bahkan, mereka tidak segan-segan akan menolak pengajuan dana tersebut.
BACA JUGA: Dua Frans Incar Kursi Senayan, Satu DPD dan Satunya Lagi DPR
Anggota Komisi II Arif Wibowo mengatakan, pihaknya sangat konsen terhadap anggaran pemilu. Dia akan memplototi setiap biaya yang dibahas nanti.
Menurut dia, anggaran yang diajukan KPU untuk pesta demokrasi 2019 itu sangat besar. “Fraksi kami akan mengawal anggaran ini,” tutur dia kepada Jawa Pos kemarin (17/6)
BACA JUGA: Banyak Daerah Belum Bereskan Pembahasan Anggaran Pilkada
Pada pemilu sebelumnya, terang dia, anggaran yang dihabiskan hanya Rp 16 triliun. Sedangkan sekarang KPU mengajukan anggaran Rp 22 triluan yang akan digunakan dalam dua tahun anggaran, 2018 dan 2019. Anggaran untuk 2018 sebesar Rp 15,2 triliun. Menurut dia, anggaran itu terlalu besar.
Seharusnya, anggaran pemilu mendatang lebih kecil dibanding pemilu sebelumnya. Politikus asal Madiun itu mengatakan, 2019 nanti pemilu akan dilaksanakan secara serentak yang menggabungkan lima pemilihan, yaitu pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
BACA JUGA: Pencairan Anggaran Pilkada 2018 tak Lagi Dicicil
Dengan dibarengkannya pemilu itu, maka anggarannya akan lebih murah. Sedangkan anggaran pemilu 2014 mahal, karena pileg dan pilpres terpisah.
Dia menolak alasan KPU yang menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan besar, karena pemerintah akan menanggung alat peraga. Menurut Arif, pembiayaan alat peraga tidak bisa dijadikan alasan.
Menurut dia, hanya sebagian alat peraga yang ditanggung pemerintah, selebihnya diserahkan kepada calon masing-masing. Jadi, tidak perlu membutuhkan banyak biaya.
Pada rapat konsinyering nanti, pihaknya akan betul-betul meneliti rincian anggaran yang diajukan.
Selain, dana untuk kampanye, partainya juga akan mengaudit pengajuan dana untuk panitia pemilu, sosialisasi dan kebutuhan lainnya. “Kami akan audit, untuk apa saja dana yang diajukan,” ungkap dia.
Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional DPP PDIP itu mengatakan, jika rincian anggaran tersebut tidak sesuai dan mengada-ngada, maka pihaknya akan menolaknya.
Dia tidak ingin ada dana yang tidak jelas peruntukkannya. Semua dana yang direncanakan harus betul-betul digunakan secara semestinya.
Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan, pihaknya akan mendengarkan penjelasan dari KPU terlebih dahulu. Tentu, penyelenggara pemilu itu mempunyai dasar yang jelas ketika mengajukan anggaran.
“Mereka sudah pasti menyiapkan rincian penggunaan anggaran. Nanti akan kami lihat. Kami masih menunggu penjelasan dari KPU,” tuturnya.
Terkait dengan dana pemilu serentak yang dianggap lebih murah, dia tidak sepakat. Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim itu menjelaskan, harus dilihat dulu kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Pemilu 2014 dan 2019 nanti tidak bisa disamakan.
Ketua KPU RI Arif Budiman mengatakan, anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan. Dia berharap, pada Januari tahun depan anggaran sudah cair.
Jangan sampai kegiatan sudah jalan, tapi anggaran belum turun. Selain cair tepat waktu, anggaran itu juga bisa cair dalam jumlah yang cukup.
Menurutnya, dia tidak berharap anggaran cair tepat waktu, tapi jumlahnya tidak mencukupi. Misalnya, cair Januari, tapi hanya 10 persen. “Itu namanya jumlahnya tidak cukup,” terang dia.(lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 14 Daerah Teken NPHD Anggaran Pilkada 2018
Redaktur & Reporter : Soetomo