jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Panglima TNI Jenderal Moeldoko perlu memberi klarifikasi kepada masyarakat terkait munculnya pemberitaan tentang oknum TNI dari bintara pembina desa (Babinsa) di Jakarta Pusat yang mengarahkan masyarakat memilih calon presiden tertentu. Menurut anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, klarifikasi dari Panglima TNI sangat perlu agar permasalahan menjadi jelas dan tidak berkembang jauh.
"Sebenarnya kalau berkenan, Panglima TNI bisa membuat pernyataan terkait dengan ini. Intinya, supaya ini tidak terus menerus menjadi pergunjingan. Jadi semua pihak melakukan segala daya upaya agar pemilu kita betul-betul demokratis dan tidak dicurigai orang," katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/6).
BACA JUGA: Kampanyekan Prabowo-Hatta, PKS Rogoh Kocek Sendiri
Meski begitu, kata Nelson, Bawaslu tetap akan mengusut dugaan adanya ketidaknetralan oknum TNI. Sebab, kemarin (5/6) tim kuasa hukum pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengadu ke Bawaslu terkait adanya temuan tentang oknum TNI yang berpihak ke salah satu kubu capres.
"Sekarang kita masih minta keterangan dulu. Karena ini kan merupakan area sensitif juga. Artinya ini jangan dibesar-besarkan juga-lah," katanya.
BACA JUGA: KPU Belum Pastikan Pilpres Satu Putaran
Langkah lain, lanjut Nelson, Bawaslu juga akan meminta pihak-pihak terkait menelusuri kebenaran pemberitaan yang berkembang itu. Dengan demikian jika temuan tentang oknum TNI yang berpihak itu memang benar terjadi, ke depan kasus serupa tidak terulang lagi.
"Katakanlah kita tidak berpretensi mereka mendukung satu pasangan calon tertentu, tapi karena mereka itu tentara, ini bisa menimbulkan syak wasangka yang tidak bagus. Barang bukti belum ada, masih katanya-katanya," ujar Nelson.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Anas Buat Eksepsi Dengan Tulis Tangan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diserang Kampanye Hitam, Relawan Jokowi - JK Diminta Tenang
Redaktur : Tim Redaksi