JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan 7 paket kebijakan pengelolaan anggaran untuk mengatasi imbas tidak batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini.
“Saya meminta agar paket kebijakan energi yang telah dirumuskan pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah,” ujar Jeri di Jakarta, Rabu (16/5). Menurutnya, salah satu yang dihadapi pemerintah saat ini adalah APBN disusun berdasarkan asumsi harga BBM Rp 6 ribu. Namun karena harga BBM bersubsidi urung naik, maka pemerintah harus bisa berhemat sembari mencari tambahan pendapatan.
Menteri yang juga politisi Partai Demokrat itu pun menyebut satu per satu paket yang akan dikeluarkan pemerintah. Pertama, pemerintah memutuskan semua kendaaraan dinas tidak lagi dibolehkan menggunakan premium bersubsidi. Untuk itu, akan ada Keputusan Menteri tentang kebijakan itu. Selain kendaraan dinas plat merah, kendaraan dinas dengan plat hitam juga dilarang mengantre premium. Larangan itu juga akan disertai dengan pengawasan yang ketat.
Kedua, pemerintah melarang kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi. Menteri juga meminta pengusaha pertambangan dan perkebunan membangun tangki BBM sendiri. Pasalnya, keuntungan pengusaha sektor pertambangan besar, sehingga wajib menggunakan BBM non-subsidi.
“Saya bukannya pelit. Tapi alokasi 40 juta kiloliter sudah habis tidak ada sisa lagi, sekarang saja kurang,”ungkapnya.
Ketiga, pemerintah akan melakukan penghematan di sektor hulu. Dengan kebijakan itu, mulai tahun ini PLN dilarang membangun pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Pembangkit-pembangkit listrik yang dibangun diwajibkan berbahan baku non-BBM seperti geothermal, batubara, maupun tenaga matahari. “Subsidi untuk listrik tahun ini mencapai Rp 93 triliun, semua itu dihabiskan hanya untuk BBM,” tuturnya.
Keempat, pemerintah akan menggalakkan diversifikasi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Guna mendukung konversi ke BBG, pemerintah akan membagikan konverter gratis bagi kendaraan umum.
“Untuk pembangunan SPBG, pemerintah telah berkoordinasi dengan Hiswana Migas untuk mendukung pengadaan BBG di tiap tiap SPBU,” imbuhnya.
Kelima, pemerintah akan menerbitkan Kepmen tentang konsumsi listrik di instansi pemerintah. Keenam, pengawasan bagi upaya penyelundupan BBM ke luar negeri akan diperketat dan disertai tindakan tegas. “Kami akan tangkapi yang kurang baik,”jelasnya.
Paket terakhir adalah mendorong produksi mobil hybrid dan mobil gas. Diharapkan mobil berbagan bakar listrik dan gas itu bisa mulai beroperasi pada tahun 2013-2014.(naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Perbaiki Mekanisme Pengadaan Minyak
Redaktur : Tim Redaksi