Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, dalam Undang-undang APBN 2013 memang terdapat klausul yang memungkinkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika terjadi perubahan pada asumsi makro. "Itu ada dalam Pasal 8 Ayat 10," ujarnya setelah mengikuti sidang paripurna di DPR kemarin (23/10)."
Berikut bunyi klausul tersebut : "Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.
Sebelumnya, dalam Pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa subsidi BBM, LPG, LGV pada 2013 ditetapkan sebesar Rp 193,8 triliun. Sedangkan Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa subsidi listrik Rp 80,94 triliun.
Adapun asumsi makro yang dimaksud dalam APBN 2013 adalah pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen, nilai tukar rupiah Rp 9.300 per dolar AS (USD), tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5 persen, harga Indonesia Crude Price (ICP) minyak USD 100 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.360 ribu barel setara minyak per hari, dan lifting minyak dan gas bumi 2.260 ribu barel per hari.
Artinya, jika realisasi parameter tidak sesuai dengan asumsi di atas, maka pemerintah punya kewenangan untuk menaikkan harga BBM untuk mengamankan keuangan negara. Misalnya, ketika harga minyak mencapai USD 105 per barel atau sudah di atas asumsi yang sebesar USD 100 per barel, atau jika lifting minyak di bawah target, maka pemerintah berwenang menaikkan harga BBM.
Jika dicermati, klausul tersebut jauh lebih longgar dibandingkan dengan Pasal 7 Ayat 6a dalam UU APBN-P 2012 yang juga sama-sama memberikan opsi kewenangan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, namun dengan syarat yang lebih ketat dan spesifik.
Pasal tersebut berbunyi : "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.
Menurut Agus Marto, Pasal 8 Ayat 1 UU APBN 2013 memang diperlukan agar pemerintah bisa lebih fleksibel dalam menjalankan APBN. "Kalau ada kondisi yang tidak lazim, pemerintah harus bisa menyesuaikan harga (BBM)," katanya.
Dalam sidang paripurna kemarin, klausul tersebut sempat memicu protes dari Fraksi PDIP. Politikus PDIP Aria Bima menilai, keberadaan pasal itu bisa saja digunakan pemerintah untuk sewaktu-waktu menaikkan harga BBM. Namun, sebagian besar fraksi di DPR tidak mempersoalkan pasal tersebut.
Bagaimana dengan tarif listrik? DPR akhirnya juga menyetujui usulan kenaikan tariff rata-rata sebesar 15 persen yang dilakukan secara bertahap pada 2013 mendatang. "Kenaikan tarif ini tidak berlaku pada masyarakat yang menggunakan listrik 450 VA (volt ampere, red) dan 900 VA," kata Agus marto.
Menurut Agus, kenaikan tarif ini dilakukan untuk menekan subsidi listrik menjadi Rp 80,9 triliun, dengan demikian terdapat potensi pengurangan subsidi sebesar Rp 11,8 triliun. "Ini semua akann dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur rakyat kecil, perumahan sederhana, serta penyediaan sanitasi," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menegaskan, satu poin penting yang harus diingat adalah bahwa pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM jika angka-angka dalam asumsi makro meleset. "Tapi, kalau urusan kuota BBM (akan dinaikkan) harus dengan persetujuan DPR," ujarnya.(owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peserta Non Aktif Jamsostek Tembus 2,5 Juta Orang
Redaktur : Tim Redaksi