JAKARTA –Masyarakat diminta agar kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang masih dibahas tidak dispekulasikan sebelum keputusan resmi diketok pemerintah.
”Kita masih exercise, belum final. Jadi jangan dispekulasikan pada 1 Mei nanti akan ada begini-begitu. Di rapat kabinet saja belum. Kita persiapkan dengan baik. Kita perlu sosialisasi,” kata Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (23/4).
Hingga saat ini kebijakan pengendalian BBM bersubsidi masih digodok, baik di tingkat eselon satu maupun menteri. Sedangkan rapat kabinet paripurna juga rencananya baru akan dilaksanakan hari ini (24/4).
Ketua Umum DPP PAN itu meminta agar pemberitaan jangan seolah-olah pemerintah telah mengambil keputusan terkait kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. ”Nanti rakyat bingung, pemerintah bagaimana tiba-tiba ada ini, ada itu. Boleh kita memikirkan apa pun juga, mewacanakan apa pun juga untuk kebaikan. Tapi sebelum menjadi keputusan, jangan dibuat seakan-akan pemerintah akan begini-begitu,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai opsi untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Pasalnya, harga minyak mentah Indonesia saat ini di kisaran USD 119-120 per barel. Padahal asumsi di APBNP 2012 sebesar USD 105 per barel. ”Kalau tidak dikendalikan, maka berpotensi subsidi kita membengkak hingga Rp 340 triliun plus listrik. Itu harus dikendalikan,” tandas Hatta.
Selain itu, apabila tidak dilakukan pengendalian BBM bersubsidi, maka akan berpotensi membengkak hingga 44 juta kilo liter dari kuota 40 juta kilo liter. Sebab, setiap hari over kuota BBM telah menembus 109 persen dari yang seharusnya disalurkan. ”Artinya apa? Ada sembilan persen kelebihan, dan bisa menjadi sekitar 10 persen. Kalau 10 persen dari 40 juta kan 4 juta. Bisa menjadi 44 juta kilo liter,” jelas Hatta.
Bukan hanya over kuota, menurut Hatta, jika pengandalian tidak diterapkan, maka akan terjadi pemindahan dari pemakai pertamax ke premium, sehingga pembengkakannya semakin besar. ”Kita harus menjaga. Kalaupun over, tidak lebih dari 2 juta kilo liter,” katanya.
Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan menambahkan, pemerintah siap memberikan 2.500 konverter kit gratis bagi angkutan umum untuk program konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). ”Kita hanya usulkan sekitar 250.000. Karena untuk Jawa Bali,” ucapnya. Total angkutan umum di Indonesia mencapai 500 ribu unit, separuhnya beredar di Jawa dan Bali. (lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rating RI Tetap, Dipicu Harga BBM Batal Naik
Redaktur : Tim Redaksi