JAKARTA -- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan melahirkan gerakan menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ini berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
"Apakah kenaikan harga BBM ini akan melahirkan gerakan menjatuhkan SBY? Hasil riset kualitatif LSI (Lingkaran Survei Indonesia) memprediksi itu tidak akan terjadi. Seandainya ada kelompok yang ingin makar dengan menunggangi isu BBM, itu hanya minor dan hilang digulung waktu," ujar peneliti LSI Adjie Alfaraby, Minggu (11/3), saat konperensi pers hasil survei bertajuk "BBM, BLT dan Efek Elektoralnya", Minggu (11/3), di Jakarta.
Apakah kenaikan harga BBM akan menimbulkan kerusuhan dan gelombang demonstrasi? Menurut dia, hasil riset kualitatif LSI memerediksi itu memang akan terjadi. Massif atau panjang tidaknya gelombang demonstrasi sangat tergantung dari cara pemerintah merespon. "Juga tergantung dukungan logistik dari aneka pemain politik terhadap gelombang demokrasi itu," jelasnya.
Yang pasti, kata Adjie, respon mayoritas publik akan menghukum semua partai dan tokoh yang mereka lihat mendukung kenaikan harga BBM. Menurut Adjie, Demokrat dan SBY adalah sasaran utama mereka. Bisa diduga, kata dia, Demokrat dan SBY pula yang akan berjuang agar program BLT atau sejenisnya dijalankan juga.
Kemarahan publik karena kenaikan harga BBM atas Demokrat dan SBY, secara elektoral hanya bisa dinetralkan dengan program BLT atau sejenisnya. "Jika tidak SBY dan Demokrat semakin melorot lagi ke titik terendah," ungkapnya.
Ia menilai, kebijakan publik soal harga BBM dan BLT selalu terkait dengan politik pencitraan. "Kebijakan dua isu itu apalagi menjelang 2014, tidak akan pernah dirumuskan murni dari sisi teknokratis belaka," katanya.
Dikatakan lagi, sikap partai saat ini terhadap rencana kenaikan BBM juga beragam. Pendukung kenaikan BBM adalah partai pemerintah sendiri, Partai Demokrat. "Yang menentang kenaikan BBM adalah partai oposisi, Gerindra, Hanura, PDIP," tegasnya.
Menurutnya, partai koalisi berada di tengah, seperti PKS, PAN, PKB dan PPP. Dia menjelaskan, PKS ada kecenderungan menolak kenaikan harga BBM tapi tak selantang PDIP. PAN, kata dia, ada kecenderungan mendukung tapi tak selantang Partai Demokrat. Partai koalisi, terang dia, ada di tengah dalam spektrum kenaikan harga BBM.
"Seandainya pun sepakat soal kenaikan harga BBM, masih terus diperdebatkan seberapa besar kenaikannya," kata Adjie. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pfizer Gandeng JCI Edukasi Rumah Sakit
Redaktur : Tim Redaksi