SURABAYA - Setelah tarik ulur, kenaikan BBM (bahan bakar minyak) tidak lama lagi. Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyebut pemerintah akan memberlakukan tarif baru pada 5 Mei mendatang.
Ketua KEN Chairul Tanjung menyebut harga baru ini khusus untuk mobil pribadi. Nilainya tidak berbeda yang disebutkan dengan yang beredar selama ini. "Rp 6.500 untuk mobil pribadi," katanya saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos di Graha Pena, Surabaya, kemarin.
Pria yang akrab di sapa CT itu didampingi anggota KEN lainnya. Seperti, Aviliani, James T Riady, Peter F Gontha, Sandiaga Uno, dan Erwin Aksa. Sebelum berkunjung ke Jawa Pos, mereka berdiskusi dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya. Ini merupakan rangkaian kunjungan kerja KEN ke Kota Pahlawan.
Menurut CT subdisi BBM layak dicabut sebab, pemberiannya tidak tepat. 54 persen penikmat subsidi adalah orang-orang mampu, pemilik mobil pribadi. "Subdisi jangan diberikan dalam bentuk barang, sebab orang yang mampu membeli barang itu yang bisa menikmati lebih banyak. Kasihan orang miskin," katanya.
KEN sendiri berharap kenaikan ini menjadi langkah awal untuk mencabut subsidi. Diharapkan kenaikan secara bertahap tidak membuat gejolak sosial. Apalagi, angkutan umum dan kendaraan roda dua masih bisa menikmati BBM dengan harga Rp 4.500.
Bagaimana dengan penyelewengan di lapangan" CT menyebut pemerintah akan melakukan tindakan pencegahan agar, kenaikan ini tepat sasaran. Untuk jangka pendek, setiap SPBU akan mendapat pengawasan langsung dari pihak kepolisian. Jangka menengah, pemasangan alat khusus kepada angkutan umum untuk mendeteksi jumlah pembelian.
"Misalkan, angkot (angkutan kota,red) sudah mengisi 20 liter. Dia tidak bisa mengisi lagi dalam waktu cepat BBM," tuturnya.
CT menegaskan kenaikan Rp 2.500 tidak akan berdampak besar kepada kenaikan inflasi. Yang perlu ditakutkan adalah tingginya harga-harga kebutuhan pangan masyrakat. Seperti, bawang putih, bawang merah atau daging. "Hortikultura tidak terkendali, inflasi bisa tembus 7 persen," katanya.
Inflasi Indonesia tahun lalu tercatat 4,3 persen. Pada tahun ini, proyeksi KEN adalah tidak lebih dari 5 persen. Sementara, merujuk data BPS selama tiga bulan pertama ini indeks kenaikan harga adalah 2,43 persen. Ini berarti sudah mencapai 50 persen dari prediksi.
Karena itu, KEN mengusulkan pencabutan kuota impor hasil pertanian dan, itu telah dilaksanakan oleh pemerintah. "Sebab, yang diuntungkan adalah pedagang atau importir. Petani yang diharapkan lebih sejahtera tidak dapat apa-apa. Sebaliknya, masyarakat tertekan dengan kenaikan harga," jelasnya.
KEN pun memberikan solusi memberikan entry barrier kepada produk impor dengan tarif bea masuk. Maksimal sampai 30 persen. "Jika kenaikan 30 persen, petani tanah air tidak bisa bersaing itu berarti kita kurang efesien. Tapi, masyarakat banyak tetap bisa menikmati kebutuhan pangan dengan harga yang sesuai. Inflasi pun bisa terkendali," ujarnya.(dio/res)
Ketua KEN Chairul Tanjung menyebut harga baru ini khusus untuk mobil pribadi. Nilainya tidak berbeda yang disebutkan dengan yang beredar selama ini. "Rp 6.500 untuk mobil pribadi," katanya saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos di Graha Pena, Surabaya, kemarin.
Pria yang akrab di sapa CT itu didampingi anggota KEN lainnya. Seperti, Aviliani, James T Riady, Peter F Gontha, Sandiaga Uno, dan Erwin Aksa. Sebelum berkunjung ke Jawa Pos, mereka berdiskusi dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya. Ini merupakan rangkaian kunjungan kerja KEN ke Kota Pahlawan.
Menurut CT subdisi BBM layak dicabut sebab, pemberiannya tidak tepat. 54 persen penikmat subsidi adalah orang-orang mampu, pemilik mobil pribadi. "Subdisi jangan diberikan dalam bentuk barang, sebab orang yang mampu membeli barang itu yang bisa menikmati lebih banyak. Kasihan orang miskin," katanya.
KEN sendiri berharap kenaikan ini menjadi langkah awal untuk mencabut subsidi. Diharapkan kenaikan secara bertahap tidak membuat gejolak sosial. Apalagi, angkutan umum dan kendaraan roda dua masih bisa menikmati BBM dengan harga Rp 4.500.
Bagaimana dengan penyelewengan di lapangan" CT menyebut pemerintah akan melakukan tindakan pencegahan agar, kenaikan ini tepat sasaran. Untuk jangka pendek, setiap SPBU akan mendapat pengawasan langsung dari pihak kepolisian. Jangka menengah, pemasangan alat khusus kepada angkutan umum untuk mendeteksi jumlah pembelian.
"Misalkan, angkot (angkutan kota,red) sudah mengisi 20 liter. Dia tidak bisa mengisi lagi dalam waktu cepat BBM," tuturnya.
CT menegaskan kenaikan Rp 2.500 tidak akan berdampak besar kepada kenaikan inflasi. Yang perlu ditakutkan adalah tingginya harga-harga kebutuhan pangan masyrakat. Seperti, bawang putih, bawang merah atau daging. "Hortikultura tidak terkendali, inflasi bisa tembus 7 persen," katanya.
Inflasi Indonesia tahun lalu tercatat 4,3 persen. Pada tahun ini, proyeksi KEN adalah tidak lebih dari 5 persen. Sementara, merujuk data BPS selama tiga bulan pertama ini indeks kenaikan harga adalah 2,43 persen. Ini berarti sudah mencapai 50 persen dari prediksi.
Karena itu, KEN mengusulkan pencabutan kuota impor hasil pertanian dan, itu telah dilaksanakan oleh pemerintah. "Sebab, yang diuntungkan adalah pedagang atau importir. Petani yang diharapkan lebih sejahtera tidak dapat apa-apa. Sebaliknya, masyarakat tertekan dengan kenaikan harga," jelasnya.
KEN pun memberikan solusi memberikan entry barrier kepada produk impor dengan tarif bea masuk. Maksimal sampai 30 persen. "Jika kenaikan 30 persen, petani tanah air tidak bisa bersaing itu berarti kita kurang efesien. Tapi, masyarakat banyak tetap bisa menikmati kebutuhan pangan dengan harga yang sesuai. Inflasi pun bisa terkendali," ujarnya.(dio/res)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenag Usung Bentuk Bank Wakaf
Redaktur : Tim Redaksi