JAMBI – Wacana pemerintah menaikan BBM bukan hanya saja meresahkan pengusaha-pengusaha besar, namun juga usaha kecil menengah. Jika wacana pemerintah ini benar-benar terjadi, maka ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Jambi bakal bangkrut. Diantaranya, yakni 722 Usaha kecil dan Menengah (UKM) diwilayah Kabupaten Batanghari. Hal tersebut dikatakan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batanghari.
Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi kabupaten Batanghari, Rizal, melalui kabid koperasi, bambang sutrisno, SE, mengatakan wacana kenaikan BBM ini sangat begitu banyak dampaknya bagi masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, dan bias jadi ratusan UKM yang ada diwilayah Batanghari ini penghasilan nya akan menurun.
"Dampaknya begitu sangat terasa bagi pengusaha UKM, mereka terancam merugi,” Ujar Bambang.
Dikatakannya, dari data yang telah mereka peroleh terdapat 722 pengusaha UKM yang tersebar di tujuh kecamatan diwilayah Batanghari, dan tinggal satu kecamatan yang belum terdata, karena terkendala dari pihak camat yang belum melapor. “Cuma kecamatan maro sebo ulu yang belum terdata, karena camatnya belum menyerahkan laporan,” Ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk itu pemerintah harus memperhatikan 722 pengusaha Usaha Menengah Kecil ini pada saat penerapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nanti. Pasalnya, kelompok ini rentan terhadap goncangan akibat kenaikan harga BBM.
Diyakininya, beban pengusaha kecil akan semakin berat jika kenaikan harga BBM jadi dilakukan. Sebab, saat ini pengusaha telah menanggung beban akibat kenaikan harga lainnya seperti Tarif Dasar Listrik (TDL) dan permasalahan insentif lainnya. "Sekarang baru isu saja , harga-harga udah naik 15 persen, Dampaknya harus dilihat juga ke UKM yang kena imbas,itu harus kita pikirkan," Ungkapnya.
Ketika ditanya apa saja kebijakan pemerintah dalam hal ini dinas perindangkop dalam mengantisipasi jika terjadinya kenaikan BBM, Bambang mengakui bahwa pihaknya tidak bias berbuat banyak, hanya menunggu kebijakan dari provinsi.
“Kita hanya menunggu kebijakan dari provinsi, seperti tahun kemarin ada bantuan Samisake untuk UKM ditiap-tiap kecamatan, ditiap kecamatan akan diberikan untuk 10 orang, dan masing-masing akan mendapatkan lima juta perorang dengan rincian dua juta diberikan langsung, dan tiga jutanya berbentuk barang,” jelasnya.
Ditambahkannya, pihaknya berharap agar bantuan seperti itu akan diberikan lagi dari provinsi, hal ini bertujuan untuk mengatasi agar para pengusaha UKM tidak begitu merasakan dampak terhadap wacana kenaikan BBM nantinya.
Rencana Pemerintah Pusat yang akan melakukan kenaikan BBM, menurut Sekda Kabupaten Tanjab Timur, tidak akan berpengaruh kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UMK). Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi kemarin (17/05).
“Karena kami telah bekerjasama dengan Bank Jambi yang ada di Muara Sabak,” ujarnya.
Dikatakannya, bantuan yang diberikan Bank Jambi berupa pinajaman kredit lunak bagi pelaku UKM yang berada di Kabupaten Tanjab Timur. Pinjaman ini ditujukan agar pelaku UKM tetap bisa menjalankan usahanya.
“Pinjaman ini pun akan selalu bergulir selama UKM di Tanjab Timur berjalan,” katanya.
Dalam membantu pelaku UKM di Kabupaten Tanjab Timur, lanjutnya, Pemkab akan menurunkan tm khusus untuk mempercepat bantuan UKM di Tanjab Timur. sehingga pelaku UKM bisa langsung menikmati bantuan tersebut.
“Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menaikan harga BBM kan sudah dikaji dengan matang. Ini terbukti dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT, red),” jelasnya.(Dik/Adi)
Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi kabupaten Batanghari, Rizal, melalui kabid koperasi, bambang sutrisno, SE, mengatakan wacana kenaikan BBM ini sangat begitu banyak dampaknya bagi masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, dan bias jadi ratusan UKM yang ada diwilayah Batanghari ini penghasilan nya akan menurun.
"Dampaknya begitu sangat terasa bagi pengusaha UKM, mereka terancam merugi,” Ujar Bambang.
Dikatakannya, dari data yang telah mereka peroleh terdapat 722 pengusaha UKM yang tersebar di tujuh kecamatan diwilayah Batanghari, dan tinggal satu kecamatan yang belum terdata, karena terkendala dari pihak camat yang belum melapor. “Cuma kecamatan maro sebo ulu yang belum terdata, karena camatnya belum menyerahkan laporan,” Ungkapnya.
Ditambahkannya, untuk itu pemerintah harus memperhatikan 722 pengusaha Usaha Menengah Kecil ini pada saat penerapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nanti. Pasalnya, kelompok ini rentan terhadap goncangan akibat kenaikan harga BBM.
Diyakininya, beban pengusaha kecil akan semakin berat jika kenaikan harga BBM jadi dilakukan. Sebab, saat ini pengusaha telah menanggung beban akibat kenaikan harga lainnya seperti Tarif Dasar Listrik (TDL) dan permasalahan insentif lainnya. "Sekarang baru isu saja , harga-harga udah naik 15 persen, Dampaknya harus dilihat juga ke UKM yang kena imbas,itu harus kita pikirkan," Ungkapnya.
Ketika ditanya apa saja kebijakan pemerintah dalam hal ini dinas perindangkop dalam mengantisipasi jika terjadinya kenaikan BBM, Bambang mengakui bahwa pihaknya tidak bias berbuat banyak, hanya menunggu kebijakan dari provinsi.
“Kita hanya menunggu kebijakan dari provinsi, seperti tahun kemarin ada bantuan Samisake untuk UKM ditiap-tiap kecamatan, ditiap kecamatan akan diberikan untuk 10 orang, dan masing-masing akan mendapatkan lima juta perorang dengan rincian dua juta diberikan langsung, dan tiga jutanya berbentuk barang,” jelasnya.
Ditambahkannya, pihaknya berharap agar bantuan seperti itu akan diberikan lagi dari provinsi, hal ini bertujuan untuk mengatasi agar para pengusaha UKM tidak begitu merasakan dampak terhadap wacana kenaikan BBM nantinya.
Rencana Pemerintah Pusat yang akan melakukan kenaikan BBM, menurut Sekda Kabupaten Tanjab Timur, tidak akan berpengaruh kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UMK). Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi kemarin (17/05).
“Karena kami telah bekerjasama dengan Bank Jambi yang ada di Muara Sabak,” ujarnya.
Dikatakannya, bantuan yang diberikan Bank Jambi berupa pinajaman kredit lunak bagi pelaku UKM yang berada di Kabupaten Tanjab Timur. Pinjaman ini ditujukan agar pelaku UKM tetap bisa menjalankan usahanya.
“Pinjaman ini pun akan selalu bergulir selama UKM di Tanjab Timur berjalan,” katanya.
Dalam membantu pelaku UKM di Kabupaten Tanjab Timur, lanjutnya, Pemkab akan menurunkan tm khusus untuk mempercepat bantuan UKM di Tanjab Timur. sehingga pelaku UKM bisa langsung menikmati bantuan tersebut.
“Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menaikan harga BBM kan sudah dikaji dengan matang. Ini terbukti dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT, red),” jelasnya.(Dik/Adi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejumlah Negara Tertarik Adopsi Program PNPM
Redaktur : Tim Redaksi