"Kita paham betul APBN terganggu oleh kenaikan harga BBM luar negeri. Yang kita kritisi, kenapa harus mengambil kebijakan yang teramat gampang yakni menaikan harga eceran BBM dalam negeri," kata Wiranto, di gedung DPR,dalam diskusi bertema 'Menolak Kenaikan BBM = Makar', di press room DPR, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (8/3).
Kebijakan menaikan harga eceran BBM dalam negeri sebagai respon atas harga BBM dunia bergejolak, menurut Wiranto, membawa konsekuensi terberat bagi 240 juta lebih warga negara Indonesia karena dalam waktu yang relatif singkat terjadi dua kali proses memiskinkan rakyat sendiri.
"Pertama terjadi proses pemiskinan disaat pemerintah mewacakan harga BBM dalam negeri akan dinaikan. Kedua setelah harga BBM itu naik, rakyat harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan dan transportasi dengan harga yang sangat tinggi," ungkap Wiranto.
Kalau dihitung-hitung dengan akal sehat, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya kalau BBM dinaikan. "Cara berpikir dan kritikan Hanura inilah yang disampaikan ke pemerintah dan saya malah dituding sebagai provokator dan makar," ujar mantan Panglima TNI itu.
Sebagai partai yang didasari atas hati nurani yang terdalam, lanjutnya, di panggung politik nasional Hanura tidak pernah mengambil tempat sebagai oposisi dan tidak pula sebagai partai pendukung pemerintah.
"Sepanjang kebijakan pemerintah berpihak kepada mayoritas warga negara, pasti kami dukung. Sebaliknya, kalau kebijakan itu berpotensi menyengsarakan rakyat tentu harus kami kritisi. Kedua sikap itu dilindungi oleh undang-undang," tegasnya.
Karena menaikan harga BBM dalam negeri dipandang akan menyengsarakan rakyat, maka Hanura, kata Wiranto, melancarkan kritikan berikut dengan solusinya antara lain tinjau ulang kontrak penjualan gas Tanggul ke China dengan harga murah tapi dalam waktu yang cukup lama yakni 25 tahun.
"Dalam hitungan Hanura, kalau kontrak jual gas Tanggul ke China bisa di renegosiasi hingga mendekati harga pasar, maka bangsa ini akan memperoleh uang sebesar Rp30 triliun lebih," ungkapnya.
Demikian juga halnya dengan pemberosan uang rakyat yang harus membayar recovery cost BBM karena minyak mentah Indonesia dibawa ke Singapore untuk diolah.
"Mestinya, jual-beli minya untuk kebutuhan rakyat tidak perlu melalui perantara pedagang d luar negeri karena PT Pertamina sendiri sudah bisa mengolah minyak mentah menjadi berbagai BBM yang diproduksi dunia," tegas Wiranto.
Terakhir, Hanura juga mengkritisi pembengkakan belanja pegawai di APBN yang sudah mencapai pada kisaran 400 persen dalam lima tahun terakhir. "Lebih baik kurangi kemewahan pejabat negara daripada membikin jurang kaya dan miskin semakin dalam dan menganga."
Kalau ini dilakukan, menurut Wiranto, pasti rakyat tidak ribut. "Itu yang saya ingatkan kepada pemerintah hingga saya dituding makar," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa KPK, Alex Noerdin Lega
Redaktur : Tim Redaksi