jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus bersinergi dengan instansi lain untuk memperkuat pengawasan kepabeanan.
Salah satu bentuk sinergi tersebut, yakni koordinasi pengawasan peredaran barang yang masuk ke Indonesia maupun dalam bidang penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.
BACA JUGA: Bea Cukai Beri Izin Fasilitas Kawasan Berikat Kepada Perusahaan di Kabupaten Bekasi
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menyampaikan di bidang penegakan hukum, Bea Cukai Purwokerto bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) menggelar penerangan hukum yang dilaksanakan secara hybrid, Kamis (4/5).
“Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara roadshow Kegiatan Penerangan Hukum di Kantor Bea Cukai di Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya sudah digelar di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY,” kata Hatta Wardhana, Selasa (9/5).
BACA JUGA: Bubuk Cokelat Produksi UMKM Binaan Kemenkeu Banten Tembus Pasar India dan Turki
Penerangan hukum bertujuan untuk memberikan informasi hukum kepada jajaran pegawai di lingkungan Bea Cukai Purwokerto sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana.
Selain itu, menjadi sarana sinergi antara Bea Cukai dengan Kejaksaan Tinggi dalam melakukan penegakan hukum.
Di bidang pengawasan, Bea Cukai Sintete bersama Badan Intelijen Negara (BIN) Kabupaten Sambas saling berkoordinasi terkait informasi pemberantasan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) di Kabupaten Sambas, Kamis (4/5).
Kepala Korwil BIN Kabupaten Sambas Ipda Dedi Suhendra menyampaikan dukungannya dalam pelaksanaan pemberantasan NPP melalui rencana operasi gabungan antara Bea Cukai Sintete dengan BIN Kabupaten Sambas.
“Sinergi ini akan memudahkan tracking dalam pelaksanaan operasi penindakan NPP,” terangnya.
Di wilayah Indonesia timur, Bea Cukai Ambon menerima kunjungan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Selasa (18/4).
Direktorat Jenderal PSDKP adalah unit eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kunjungan ini bertujuan melakukan koordinasi dan sinergi dalam pengawasan sarana pengangkut dan barang-barang impor maupun ekspor melalui laut.
Hatta menambahkan dalam melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai tentunya diperlukan sinergi dan kolaborasi antarunit agar tercipta penegakan hukum yang optimal.
"Hal ini dapat diperkuat dengan koordinasi dengan unit pengawasan dan penegakan hukum,” pungkas Hatta. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi