jpnn.com, KEBUMEN - Bea Cukai Cilacap bersama pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan sosialisasi di bidang cukai kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa, dan Pondok Pesantren di wilayah itu.
Dalam acara yang berlangsung di Mexolie Hotel Kebumen, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Cilacap Indra Gunawan menyosialisasikan berbagai ketentuan tentang cukai.
BACA JUGA: Dukung UMKM, Bea Cukai Soekarno - Hatta Menilik Pesona Batik Banten
Beberapa di antaranya soal mantaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), serta Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
Menurut Indra, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah mengalokasikan DBHCHT kepada pemerintah daerah.
BACA JUGA: Irjen Martuani Sormin Curhat Masalah Serius di Depan Anggota DPR
"Dana tersebut bisa digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal, ucap Indra.
Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemkab Kebumen menggunakan DBHCHT. Di antaranya pelaksanaan program demplot seluas 15 hektare kepada beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen, dan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Buayan.
BACA JUGA: Bea Cukai Amankan Ninja Penyelundup 50 Kg Sabu-sabu Senilai Rp 100 Miliar dari Malaysia
Kepala Seksi PKC dan Duktek Bea Cukai Kudus R. Herman Hermawan menambahkan, instansinya juga menyediakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan baik oleh pemerintah daerah maupun swasta, yakni berupa KIHT.
"Ini bisa menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah, berupa fasilitas penundaan pembayaran pita cukai, kemudahan perizinan dan berbagai fasilitas lainnya," tambahnya.(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam