jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, HB. Wicaksono membuka acara bincang transformasi dengan Tema Penerimaan dan Dialog Penguatan Kebangsaan yang digelar oleh satuan kerja Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, pada Kamis (22/08) di Kantow Wilayah Ditjen Pajak Kalselteng.
BACA JUGA : MenPAN-RB: PNS Akan Lebih Bahagia Hidup di Ibu Kota Baru
BACA JUGA: Bea Cukai Aceh Menggagalkan Penyelundupan Sabu-sabu dan Bawang Merah
Acara tersebut diadakan guna meningkatkan awareness pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan fase kelima Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK), yaitu fase transformasi digital.
BACA JUGA: PLB E-Commerce Jadi Solusi Dorong IKM Ekspor ke Luar Negeri
“Dalam fase transformasi digital, hal yang perlu dikedepankan adalah integrasi proses bisnis serta simplifikasi prosedur melalui pemanfaatan teknologi informasi, baik terkait dengan proses penerimaan dan belanja negara, pelaksanaan tugas dan fungsi, sampai dengan proses peningkatan kualitas SDM melalui e-learning. Hal yang dikehendaki adalah bahwa antar unit eselon I di lingkungan Kemenkeu harus saling bekerja sama, bukan sama-sama bekerja,” ujar Wicaksono.
BACA JUGA : Yakin Pemindahan Ibu Kota Tuntas sebelum Masa Jabatan Jokowi Berakhir
BACA JUGA: Di Pangkalan Kerinci, Bea Cukai Pekanbaru Amankan 200 Karton Rokok Polos
Bincang Transformasi di Banjarmasin kali ini terdiri dari tiga sesi materi, yaitu pengenalan Transformasi Digital, diskusi panel pelaksanaan joint program penerimaan, serta dialog penguatan kebangsaan.
Pada sesi pertama, Adelina Sirait selaku Chief Reporting Officer Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) menyampaikan beberapa IS RBTK yang mendukung Transformasi Digital, lima di antaranya yaitu Modern E-Learning sebagai alat utama dalam pengembangan SDM; Manajemen Pengelolaan Akun atas Penerimaan Negara yang Terintegrasi atau URAM (Unified Revenue Account Management); Joint Program Optimalisasi Penerimaan; Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran; dan Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Fiskal.
Pada sesi kedua, dilakukan diskusi panel khusus membahas Inisiatif Strategi joint program, dengan narasumber Pontas Pane, Direktur Intelijen Perpajakan-DJP dan Ambang Priyonggo, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi-DJBC,yang dimoderatori oleh Arief Wibisono selaku Chief Change Management Officer I- TRBTKP.Pada tahun 2019, Menteri Keuangan mengamanatkan joint program sinergi antara DJP-DJBC-DJA, dengan tujuan “Membangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan Berusaha”.Sebagai tools dalam bersinergi, saat ini sedang dibangun core tax system untuk mengintegrasikan database serta peningkatan efektifitas dan efisiensi proses bisnis administrasi perpajakan. Kedepan diperlukan adanya integrasi data antar institusi, sehingga diharapkan dapat menurunkan cost compliance dan kemudahan dalam membayar pajak. Konsep yang diusung adalah “One Nation, One Revenue Concept, One System”.
Tidak kalah penting, pada sesi terakhir dilakukan Dialog Penguatan Kebangsaan dengan narasumber Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Narasumber menggugah kembali kesadaran mengenai ideologi, etika, dan nilai-nilai kebangsaan yang juga sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bea Cukai Makassar Memunasnahkan 3.692 Barang Ilegal
Redaktur & Reporter : Natalia