Beber Alasan PDIP Ogah Usung Petahana di Pilkada Medan, Hasto Singgung soal Hukum

Selasa, 11 Agustus 2020 – 16:29 WIB
DPP PDIP mengumumkan nama-nama jagonya untuk Pilkada Serentak 2020, termasuk duet Bobby Nasution-Aulia Rahman untuk Pilwako Medan. Foto: DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membeber alasan partainya ogah mengusung Akhyar Nasution pada Pilkada Kota Medan 2020.

Akhyar merupakan calon petahana yang sebelumnya juga kader PDIP. Namun, PDIP memilih mengusung M Bobby Afif Nasution yang notabene menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pilkada di ibu kota Sumatera Utara itu.

BACA JUGA: Kader PDIP Masuk Demokrat, Bakal Jadi Lawan Menantu Jokowi di Pilkada Medan

Menurut Hasto, DPP PDIP berupaya memastikan setiap calon kepala daerah maupun pasangannya yang diusung partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di berbagai pilkada memiliki rekam jejak bersih dari kasus hukum, terutama tindak pidana korupsi.

"Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat,"  kata Hasto dalam konferensi pers usai pengumuman 75 Cakada PDIP, Selasa (11/8).

BACA JUGA: Jadi Jago PDIP di Pilkada Medan, Menantu Jokowi Dapat Ucapan Selamat dari Mbak Puan

Oleh karena itu DPP PDIP melakukan kajian tentang Akhyar. Kajian itu juga melibatkan Ketua DPD PDIP Sumut Djarot S Hidayat.

"Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat selaku ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," tutur Hasto.

BACA JUGA: NasDem Usung Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan

Selain itu, Hasto menilai Akhyar punya ambisi lain. "Karena ambisi kekuasaan juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," sambungnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, PDIP berkomitmen untuk tidak mencalonkan figur yang memiliki persoalan hukum sebagai jagonya di Pilkada 2020. PDIP mencatat beberapa wali kota Medan telah jadi pesakitan, termasuk yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait persoalan hukum. Kami lihat di Kota Medan ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Hasto.(tan/jpnn)

 

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler