JAKARTA - Tudingan pelanggaran etika pemerintahan yang dialamatkan kepada capres Jusuf Kalla (JK) karena membeberkan peran strategisnya selama berkiprah di pemerintahan dinilai salah alamatSebaliknya, sosok JK dianggap sebagai sosok yang kerap berani mengambil resiko sehingga kadang terkesan berada di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini ditegaskan pakar ilmu pemerintahan Mas'ud Said saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/6)
BACA JUGA: PAN Didesak Pecat Kader Pendukung JK-Win
Menurut Mas'ud, kampanye politik pemilihan presiden terpisah dengan konteks pemerintahanBACA JUGA: Susuri Pantura, Prabowo jadi Bapak Nelayan
"Apalagi, jika apa yang dijelaskan JK memang benar-benar dilakukanBACA JUGA: Prabowo Sarapan Bareng Tukang Becak
Justru sepanjang yang disampaikan adalah fakta, nilai demokrasinya tinggi," kata Mas'ud.Mas'ud mencontohkan soal terbukanya mata publik saat ini tentang tokoh di balik perdamaian AcehJK memang menjadi tokoh utama di balik perdamaian itu karena berani menjadi mediator di meja perundinganTidak hanya itu, JK juga diserang dengan isu konflik kepentingan antara bisnis dan pemerintahan
Mas'ud menilai serangan ini tidak berdasarAlasannya, JK memang berlatar belakang pengusahaHal itu, lanjut Mas'ud, tidak mungkin diubah"Tapi belum ada bukti JK melakukan pelanggaran yang mengarah pada apa yang ditudingkan itu," belanya.
Buktinya, JK tidak pernah mengangkat sanak-kerabatnya atau anak kandungnya duduk di posisi pemerintahan atau mengikuti acara-acara kenegaraan"Jangan karena latar belakang orang pengusaha, lalu dituding dengan hal yang berkaitan dengan itu padahal tidak ada buktiIni yang sebenarnya lebih tidak etis.Tapi saya salut, JK malah tidak pernah menyerang balik dengan cara-cara begitu," tandas Mas'ud.
Sedangkan politisi muda Partai Golkar Indra J Piliang menegaskan, JK berhak dan bisa memberikan penjelasan terkait apa saja upayanya mendamaikan bangsaTermasuk, kata Indra, JK berhak membeberkan perannya menyokong pemerintahan dengan melibatkan partai yang dipimpinnya"BetulkanKarena tak ada keputusan DPR yang bisa lolos tanpa 129 anggota FPGKalau tak ada menteri-menteri dan wapres dari Golkar, ya tak bisa jalan," tegasnya.
Indra mengakui, masalah etika dan konflik kepentingan bisnis jelas-jelas sengaja diarahkan ke JKTapi, Indra membantahnya"Faktanya, tak ada keluarga JK yang jadi direktur BUMNJK juga tidak pernah menggunakan Istana Bogor untuk acara pernikahan anak kandungnya selama menjabat sebagai wakil presiden," kilahnya.
Indra mengakui, selama ini kubu JK tidak berusaha menghantam balik dengan isu konflik kepentingan kepada pihak lain"Biar masyarakat menilai, siapa yang sebenarnya etis dan siapa yang sebenarnya tidak etis selama ini," tegasnya.
Sementara mantan Jubir kepresidenan Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menambahkan, melihat pada fakta sejarah yang ada maka sebenarnya apa yang disampaikan dan dilakukan JK itu hal yang wajarContohnya, bagaimana sejarah mencatat M Roem, politikus Partai Masyumi, dalam perjanjian Roem-RoyenMeski tidak menempati posisi sebagai presiden bukan juga wapres, namun Soekarno dan Mohammad Hatta tidak pernah menuding Roem melanggar etika pemerintahan karena hal itu.
Begitu pula dengan Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo yang dipuji rakyat Indonesia pada tahun 1950-an saat perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan kemakmuran dan kesejahteraanSoemitro dinilai sebagai arsitek ekonomi yang berhasil"Fakta itu tak membuat Soekarno dan M Hatta tersinggung dan menuduh ayahanda Prabowo Subianto itu melanggar etika pemerintahan," ulasnya.(ysd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hashim Bantu Prabowo Kritik Boediono
Redaktur : Tim Redaksi