"Hingga kini kami tetap berpegang pada angka 15 persenKalaupun mentok, paling 20 persen
BACA JUGA: Kapolri Roadshow ke KPK
Di luar itu kami akan pilih mekanisme votting," tegas Ketua FPAN Zulkifli Hasan, disela-sela Rapat Paripurna tentang Laporan Badan Pemerika Keuangan (BPK) di gedung DPR, Senayan, Jakarta (21/10).Argumentasi yang kami pakai, karena angka 15 persen itu memberi banyak peluang bagi banyak pasangan calon untuk bersaing di dalam Pilpres
Di tempat yang sama, fungsionaris Partai Golkar yang juga Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, bahwa Partai Golkar tidak akan bergeming pada kisaran 30 persen
BACA JUGA: Menteri Tak Boleh Pimpin Parpol
"Kita tetap pada angka 30 persen syarat dukungan," ujar Ferry.Sedang Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum minta voting soal syarat dukungan Capres dihindari
BACA JUGA: DPR Bentuk Pansus RUU KEK
"Kami berharap kepada fraksi dari parpol-parpol terutama Golkar dan PDIP untuk bersedia turun ke angka 20 persen kursi juga," tegas Anas.Dengan demikian, lanjutnyai, dalam proses pembahasannya nanti menemukan kesepakatanSehingga voting bisa dihindariKarena tidak ada angka keramat yang diperdebatkan.
Dia berpendapat, angka 20 persen adalah angka solusi untuk menutup perbedaan diantara fraksi-fraksi yang ada di DPR"Mungkin kalau antara 15 persen dengan 25 persen itu terlalu jauhJadi jalan tengahnya 20 persen itu," usulnya.
Hal yang sama juga datang dari Fraksi PKS"Angka 20 persen ini akan kami usulkan dalam lobi terakhir PKS dalam membahas RUU Pilpres," Kata Ketua FPKS, Mahfudz Siddiq.
Mahfudz juga menambahkan, yang diusulkan FPKS ini untuk mencari jalan tengah antara fraksi-fraksi yang belum mencapai kesepakatan persentase dukungan capres dan cawapres dalam RUU Pilpres"Kita coba ajukan jalan tengah yaitu dengan mengajukan 20 persen kursi."
Usulan tersebut, lanjutnya, juga mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)"PPP juga sudah setuju, mudah-mudahan ini dapat disetujui oleh semua pihak," tegasnya(Fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPK Akan Audit Ulang BI dan Indover
Redaktur : Tim Redaksi