jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pasang target tiap keluarga di daerah yang dipimpinnya itu punya penghasilan minimal Rp7 juta per bulan.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi gagasan Eri Cahyadi itu.
BACA JUGA: Vaksinasi COVID-19 di Surabaya: Ada Pasokan Tambahan Sinovac dan AstraZeneca
Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa (23/3), mengatakan Wali Kota Eri lebih memperioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Surabaya.
Hal ini berbeda wali kota sebelumnya Tri Rismaharini yang lebih banyak mendahulukan pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Eri Cahyadi sebagai Penyerang, Lihat Gayanya di GBT Surabaya
"Sekarang Mas Eri mencoba menempatkan SDM sebagai yang utama, karena pembangunan infrastruktur pascareformasi di Surabaya, relatif sudah terpenuhi," katanya.
Dikatakan, kebijakan Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji tersebut, bagian dari gagasan seperti yang disampaikan ketika kampanye Pilkada Surabaya 2020.
BACA JUGA: Detik-detik Satpol PP Merampas KTP Dekan FH UGR, Diwarnai Teriakan, Tegang
"Ini perjalanan waktu yang panjang sampai 2024, wali kota bercita-cita warga di Surabaya itu mempunyai penghasilan Rp7 juta pe rbulan, sehingga daya belinya naik, pasarnya juga naik," katanya.
Saat ditanya bagaimana cara meraih target itu, Adi menjelaskan, bagi keluarga di Surabaya yang hanya berpenghasilan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) yakni Rp4,3 juta, maka akan diberikan pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Selanjutnya, lanjut dia, Pemkot Surabaya akan memberi bantuan modal usaha pada keluarga tersebut, asal ber-KTP Surabaya.
Pemkot juga akan menggerakkan dinas-dinasnya agar membeli produk-produk UMKM warganya.
"Tentu wali kota, Pemkot Surabaya itu sudah punya hitung-hitungan. Saya percaya wali kota itu punya skema yang saling berkoherensi satu sama lain," kata Adi yang juga ketua DPC PDIP Surabaya.
Bahkan, Adi mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Surabaya didorong agar muncul investasi-investasi baru di masa pandemi COVID-19.
"Kemudian diterapkanlah semacam ketentuan 40 persen tenaga kerjanya itu harus warga Surabaya," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, wali kota sekarang berusaha untuk mengembangkan UMKM di masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi di saat pandemi COVID-19.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menetapkan penghasilan setiap keluarga ber-KTP Surabaya minimal Rp7 juta per bulan.
"Kami tahu betul setiap keluarga ini pendapatannya berapa, siapa yang dapat gaji, siapa yang belum," katanya.
Eri berhitung bagaimana setiap keluarga minimal dapat penghasilan lebih dari UMK.
"Jadi Insya Allah, sekitar Rp7 juta yang kami tetapkan," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut.
Eri juga mengaku, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah khusus terkait kebijakannya tersebut, misalnya yang bekerja hanya si ayah dan hanya bergaji Rp4,5 juta, maka anaknya yang sudah sarjana akan direkrut sebagai tenaga kontrak. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo