jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyewa tim auditor independen untuk menyisir Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Hal ini dilakukan menghindari panggilan dari penegak hukum yakni Bareskrim atau KPK jika ternyata ditemukan dana siluman.
Prasetio mengaku, tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah untuk menyewa jasa tim auditor. Sebab, anggarannya berasal dari uang pribadi.
BACA JUGA: Sodorkan Ahli dari UI, Makin Yakin Kebakaran Mandom Bukan Kesalahan Iwatani
"Karena nanti kalau anggaran sudah diketok, lalu saya pensiun dipanggil Bareskrim atau KPK, saya tidak mau," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (30/11).
Menurut politikus PDIP ini, tim auditor independen yang disewanya adalah tim gabungan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan kantor-kantor lainnya.
Ia menyewa hanya untuk memberikan pertimbangan mengenai KUA-PPAS.
BACA JUGA: Ahok: Harus Ada Sanksi Bagi Perusahaan Pencemar Lingkungan
"Timnya bentukan sendiri. Jadi untuk pertimbangan saya aja," ucap Prasetio.
Penelusuran yang dilakukan oleh tim auditor independen menemukan ada anggaran yang tidak ada nomenklaturnya dengan nilai Rp 1,88 triliun.
BACA JUGA: Astagaaa.. Pantai Ancol Penuh Bangkai Ikan
Dana tanpa nomenklatur tersebut yakni:
- Dinas Pendidikan DKI Jakarta Rp 1,39 triliun
- Sudin Pendidikan II Jakarta Timur Rp 550 juta
- RSUD Kep. Seribu Rp 92,5 juta
- Unit Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Rp 400 miliar
- RSU Kecamatan Sawah Besar Rp 2,26 miliar
- Dinas Perhubungan dan Transportasi Rp 68,59 miliar
- Unit Pengelolaan ERP Rp 2 miliar
- Unit Pengelolaan Kereta Api Ringan Rp 1,78 miliar.
- Badan Promosi dan Penanaman Modal Rp 5,71 miliar
- Unit Pengelolaan Gelanggang Remaja Jaktim Rp 1,90 miliar
- Biro Perekonomian Rp 1,08 miliar (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Sebut Sanksi Terhadap Operator Bus Transjakarta yang Lalai Terlalu Ringan
Redaktur : Tim Redaksi