jpnn.com, LOMBOK BARAT - Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, masuk dalam zona merah angka stunting tertinggi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), NTB. Hingga saat ini, desa ini memiliki 281 anak stunting.
Mesya Mohamad - Lombok Utara
BACA JUGA: Tekan Stunting di NTB, Pendidikan Gizi di Sekolah Harus Diperkuat
Salah satu pemicunya adalah budaya pernikahan dini yang berkembang di masyarakat setempat. Selain itu, desa ini dikenal agak jorok karena masing-masing rumah memiliki kandang hewan ternak, entah itu ayam, kambing atau sapi yang ditempatkan di samping tempat memasak.
Selain itu masyarakatnya belum memiliki jamban di rumahnya. Mereka lebih nyaman menggunakan jamban umum yang jumlahnya terbatas.
BACA JUGA: Gubernur Ganjar: Kades Boleh Gunakan Dana Desa untuk Mencegah Stunting
Masalah lainnya adalah sampah yang menumpuk. Masyarakat tidak terbiasa membuang sampah pada tempat yang disediakan. Alhasil dusun-dusun di Desa Kuripan lingkungannya kotor dan tidak sehat untuk perkembangan anak.
Kondisi ini disadari Kepala Desa Kuripan Hasbi. Dua bulan jadi kades, dia langsung melakukan pembenahan. Mulai dari pembangunan kandang kolektif. Meski belum merata keseluruh dusun tapi dalam dua bulan ini sudah ada tiga dusun yang membangun kandang kolektif.
"Alhamdulillah bupati Lobar mau bantu bangunkan kandang kolektif untuk masyarakat Desa Kuripan," kata Hasbi saat menerima kunjungan Direktur SEAMEO RECFON Dr. Muchtaruddin Mansyur dan Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Dr Imran Nur Ali di Desa Kuripan, Lobar, Jumat (11/10).
Dia mengungkapkan, pencegahan stunting tidak hanya dari sisi gizi. Masyarakat desa harus diberikan pemahaman tentang kebersihan lingkungan. "Desa Kuripan masuk zona merah, 281 anak stunting. Saya targetkan di 2020, 80 persen sudah bebas stunting," ucapnya.
Untuk menciptakan dusun nyaman, Hasbi mengaku menerapkan gerakan Jumat bersih lingkungan. Dalam dua bulan sudah ada kesadaran dari masyarakat yang kena stunting.
Sedangkan dari asupan gizi, desa memberikan susu, telur, dan lain-lain untuk ibu hamil maupun anak-anak. Untuk TPA (tempat pembuangan akhir) sampah, pemkab bantu membangunkan TPS (tempat pembuangan sampah). Masing-masing dusun juga dibuatkan bank sampah.
"Agar kelihatan bukan TPS, di sekitar TPS dibuat penghijauan dan jadi wisata alam. Saya optimistis tahun depan, Desa Kuripan bebas sampah," ujarnya.
Hasbi juga mengaku melakukan pendekatan dengan sekolah. Para kepsek diajak berkoordinasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan hijau.
Sementara untuk pencegahan pernikahan dini, Hasbi bersyukur karena sudah ada Perbup 30 Tahun 2018 tentang larangan menikah di usia muda. Sebab, salah satu indikator anak stunting karena pernikahan dini.
Upaya yang dilakukan Hasbi ini mendapat apresiasi dari Muchtaruddin dan Imran. Keduanya menilai, jika seluruh kades seperti Hasbi, maka masalah stunting akan tertangani dengan cepat.
"Saya senang karena kadesnya juga masuk ke sekolah-sekolah. Ini sejalan dengan program Kemendikbud yang memasukkan pendidikan gizi sekolah di dalam Renstra untuk mencapai SDM unggul," tandas Muchtaruddin. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad