Begini Penjelasan Bamsoet Soal Pernyataannya terkait Penundaan Pemilu

Sabtu, 10 Desember 2022 – 13:27 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang disinggungnya baru-baru ini.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan tidak ada kalimat yang menyebutkan dirinya mendorong untuk menunda Pemilu 2024.

BACA JUGA: Suarakan Penundaan Pemilu 2024, Bamsoet Diminta Teladani Airlangga

"Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh?" kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (10/12).

Bamsoet menjelaskan tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan sesuai aturan undang-undang.

BACA JUGA: Kang TB Sebut Keinginan Bamsoet soal Penundaan Pemilu 2024 Mengkhianati Rakyat

Namun, dia juga menegaskan ada hal yang bisa membuat Pemilu 2024 tidak bisa terselenggara, yakni faktor alam ataupun nonalam, perang, dan lain-lain.

Politikus Golkar itu menegaskan dirinya hanya ingin membuka diskursus publik dan tidak perlu ditanggapi dengan kemarahan.

BACA JUGA: Dukung Kehadiran GreatEdu, Bamsoet Berharap Ekosistem Pendidikan Terintegrasi Segera Terwujud

"Yang pasti, konstitusi kita sudah mengatur dengan jelas, pemilu dilakukan setiap lima tahun. Masa jabatan presiden lima tahun, maksimal dua periode," lanjutnya.

Bamsoet juga menyebutkan perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden lewat amendemen UUD 1945 juga bukan perkara mudah.

Amendemen UUD harus disertai alasan yang jelas dan dengan kajian akademis yang jelas pula.

Selain itu, lanjutnya, amendemen juga harus didukung sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR.

"Sepertiga dari 711 dari sembilan fraksi di DPR dan 136 anggota DPD serta untuk mencapai kuorum harus dihadiri oleh dua pertiga anggota MPR. Jadi, tidak mudah," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, Bamsoet sempat menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden saat menanggapi hasil survei yang dirilis Poltracking Indonesia pada Kamis (8/12).

Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 73,2 persen.

Bamsoet meminta Poltracking Indonesia melakukan analisis lebih jauh terkait korelasi kepuasan masyarakat dengan keinginan perpanjangan masa jabatan Jokowi.

"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melawati masa transisi ini?" kata Bamsoet dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf. (mcr8/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemuda Pancasila-Kadin Akan Kembangkan Seribu Warung, Bamsoet Bilang Begini


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler