jpnn.com, JAKARTA - Kepala BP2MI Benny Rhamdani kembali melepas 249 PMI Program G to G ke Korea Selatan (Korsel).
Pada pelepasan PMI itu, Benny menyinggung soal tanggung jawab melindungi PMI tak hanya berada di pundak BP2MI.
BACA JUGA: Polisi Gadungan Beraksi di Bandara Soekarno-Hatta, Calon PMI Jadi Korban, Begini Modusnya
Menurutnya, tanggung jawab melindungi merupakan tanggung jawab juga untuk pemerintah provinsi hingga pemerintah desa.
"Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu ada 9 tanggung jawab pemerintah provinsi. Lalu, pasal 41 ada 12 tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, Pasal 42 ada 5 tanggungjawab pemerintah desa," kata Benny saat pelepasan 249 PMI Progran G to G Korea Selatan, di Hotel El Royale, Jakarta Timur, Senin (20/3).
BACA JUGA: Polisi Gagalkan Penyelundupan 25 Calon PMI Ilegal dari Dumai dan Bengkalis ke Malaysia
Benny mengungkapkan BP2MI akan terus melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan pihak terkait dalam menjaga PMI.
"Kami dalam kerja-kerja kolaboratif miliki tanggungjawab yang sama. Jangan main-main, sumbangan devisa mereka (PMI) Rp 159,6 triliun," tegas Benny.
Oleh sebab itu, Benny akan melakukan tindakan tegas, jika ada oknum pejabat BP2MI yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang. Fasilitas yang dimiliki BP2MI, tak lepas dari kerja keras para PMI.
"Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. PMI jadi penyumbang ke 2 terbesar setelah sektor migas. Kaget semua orang, karena 3 tahun ini saya gencar memberitakan," ungkap Benny.
"Jajaran BP2MI jangan lelet merespon masalah rakyat terutama persoalan PMI. anda tak tahu diri sudah mendapat gaji, mendapat fasilitas mobil dinas, itu bersumber dari rakyat dan bukan dari nenek moyangnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Benny juga menyinggung keberhasilan BP2MI dalam melawan para sindikat atau mafia PMI ilegal. Sebanyak 82 ribu lebih PMI telah diselamatkan BP2MI, dari tangan-tangan jahat sindikat ilegal.
"BP2MI modal nekat, bikin satgas melakukan pencegahan. Dengan kewenangan dan anggaran yang sangat terbatas, kita terus lakukan perbaikan," tutur Benny.
"Kami selama 3 tahun belakangan ini sudah melakukan perubahan besar-besaran. Karena, rakyat sudah pintar, tak bisa lagi dibodohi. Banyangkan, hastag rakyat stop bayar pajak, sudah buat pusing negara," tutup Benny.
BP2MI juga melakukan penandatanganan MoU dengan 8 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 1 perguruan tinggi dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan PMI.
Pemerintah daerah kabupatwn Biruen, Pemda Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Daerah kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Daerah Kota Tegal, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Universitas Aisyiyah Yogyakarta.(mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul