jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak sepakat dengan pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan, yang menuding sistem anggaran warisannya menjadi biang kerok munculnya anggaran aneh-aneh seperti lem Aibon dan bolpoin di APBD DKI Jakarta.
Menurut Djarot, seharusnya dijelaskan di mana salahnya sistem penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
BACA JUGA: Respons Djarot Soal Polemik Anggaran Lem Aibon Rp82 M di DKI Jakarta
“Sistem sebelumnya? Jadi begini, kalau sistem yang salah, itu salahnya di mana?” kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).
Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat yang salah adalah yang menginput. Karena itu, ujar Djarot, yang menginput inilah yang harus dievaluasi. “Kalaupun memang sistemnya itu belum benar, ya menjadi tugasnya Bappeda dong untuk memperbaiki,” ungkap Djarot.
Dia mengatakan, yang tidak benar adalah bukan sistemnya, tetapi lebih kepada sumber daya manusia (SDM) yang menginput. Menurut dia, kalau sistem itu sebenarnya bisa disempurnakan. Sudah menjadi kewajiban untuk menyempurnakan sistem tersebut.
“Artinya, kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap, dan kontrolnya semakin sedikit. Kemudian, ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti,” kata anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.
Karena itu, Djarot meminta sistem penganggaran Pemprov DKI Jakarta harus dibuka dan lebih transparan. Menurut dia lagi, kalau ada masukan-masukan dari masyarakat seharusnya bisa diterima saja. Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak gaduh terkait persoalan ini.
“Untuk warga masyarakat tidak usah gaduh, tidak usah nyinyir, tidak usah baper. Ini proses baik tanpa harus menghakimi mana salah mana benar, tetapi bagaimana memperbaiki. Kebanyakan sekarang ini saya lihat meme-memenya tidak bener juga, kacau ini (merundung, red),” pungkasnya.
BACA JUGA: Ditanya Soal Kasus Novel Baswedan, Kapolri Terpilih Idham Aziz Beri Komentar Begini
Seperti diketahui, anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai polemik. Dua di antara yang mengundang polemik adalah pengadaan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar, dan pulpen senilai Rp 123 miliar.(boy/jpnn)
BACA JUGA: PKS Sambut NasDem dengan Tangan Terbuka Jika Ingin Menjadi Oposisi
BACA JUGA: Soal Anggaran Lem Aibon Rp82 M di DKI, KPK Beri Reaksi Begini
Redaktur & Reporter : Boy