jpnn.com - MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik angkat bicara terkait masalah pembangunan PLTA Kalumpang di Kabupaten, Mamasa.
Dia menilai suara masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya perlu didengar.
BACA JUGA: Pelabuhan Palipi Terbengkalai, Akmal Malik Marah
Akmal menyatakan hal tersebut sesuai dengan tekadnya menjadikan Sulawesi Barat menjadi lebih baik.
Caranya, dengan melakukan pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA: Ustaz Da’sad Bertausiah Lewat Metaverse, Akmal Malik Sebut Silaturahmi Nuansa Baru
Akmal menyebut pembangunan yang baik harus direncanakan dengan sangat matang.
Tidak cukup hanya sekadar mendirikan bangunan semata.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Sulawesi Barat, Alhamdulillah
Dia menyebut dibutuhkan data yang valid.
"Jadi, sangat penting data yang valid, reliabel dan mutakhir dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," ujar Akmal dalam keterangannya, Selasa (23/8).
Akmal juga menilai dibutuhkan kebersamaan untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih baik.
Karena itu pertemuan konsolidasi dengan jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi agenda rutin Akmal selama memimpin Sulbar.
Dia berharap dengan pertemuan itu tercipta sinergi antarpemangku kebijakan di Sulbar.
Akmal juga mengingatkan pentingnya dialog dengan masyarakat ketika terjadi permasalahan dalam program pembangunan yang dilakukan di Sulbar.
Aspirasi masyarakat harus di dengar.
Menurut Akmal, pihaknya telah membuka dialog dengan Forum Masyarakat Kalumpang Raya, terkait masalah pembangunan PLTA Kalumpang.
Dialog penting untuk mendengar suara dari warga yang menerima maupun menolak pembangunan PLTA tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menurutnya juga perlu menjelaskan manfaat dan duduk perkara sebenarnya dari pembangunan PLTA tersebut.
"Saya kira hal ini penting, sehingga masyarakat paham seperti apa faktanya, bahwa pembangunan PLTA Kalumpang itu merupakan PMA dengan izin dari pemerintah pusat," katanya.
Akmal kemudian menyebut Pemprov Sulbar belum mengeluarkan izin lingkungan pembangunan PLTA Kalumpang.
"Agar klir, pemprov tentu akan mengundang perusahaan yang membangun PLTA tersebut, tentunya juga melibatkan pihak dari DPRD sebagai wakil rakyat dan tokoh masyarakat serta pihak Pemkab Mamasa. Semua akan duduk bersama."
"Semua izinnya ada di pusat, jadi posisi kami wajib melindungi masyarakat adat dan kami wajib melindungi situs budaya di sana," kata Akmal.
Hal lain, Akmal menyebut Sulbar rawan bencana.
Untuk itu sangat diperlukan program pembangunan terkait kebencanaan.
Perlu ada kegiatan terkait yang benar-benar direncanakan dengan baik.
"Sangat perlu sekali pelatihan gladi bencana yang dilakukan bersama antara TNI dan BPBD serta elemen terkait," katanya.
Akmal juga menyadari tugasnya sebagai penjabat Gubernur Sulbar tak ringan.
Faktanya, serapan anggaran Pemprov Sulbar sampai Juni 2022 masih kurang dari 50 persen.
"Perlu dilakukan langkah taktis dengan membentuk tim," kata Akmal. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang