jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, sikap pemerintah daerah terkait PT Freeport Indonesia sudah sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Bahkan, Pemda Papua sudah menyampaikan sikapnya sejak April 2013 kepada pusat. Dari 17 item ada enam poin yang sama persis dengan langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Salah satunya mengenai divestasi saham.
BACA JUGA: Survei: Mayoritas Pengin Pak Jokowi Berkuasa Lagi
"Kepemilikan saham (Freeport) 51 persen setuju. Ini negeri kita, diatur kedaulatan negara yang kita jaga. Seluruh potensi ekonomi harus dikuasai negara," kata Lukas di kompleks Istana Negara, Rabu (22/3).
Karenanya, kata Lukas, PTFI harus memberikan 51 persen sahamnya kepada pemerintah. Selain itu, menurutnya, Pemda Papua meminta 10 persen dari saham itu untuk membangun daerah.
BACA JUGA: Jokowi Segera Terbitkan Surpres RUU Masyarakat Adat
Lukas sendiri datang ke Istana untuk melapor kepada Presiden Jokowi, terkait progres pembangunan di daerahnya.
Sekaligus, mengundang Presiden Jokowi untuk meresmikan infrastruktur yang telah dibangun itu. Salah satunya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) senilai Rp 196 miliar.
BACA JUGA: Soekarno Memulai, Jokowi Berani Pindahkan Ibu Kota?
"Saya melaporkan perkembangan situasi politik Papua. Kedua, mengundang beliau datang ke Papua untuk meresmikan proyek pemerintah," ujar Lukas, sembari menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sudah bersedia, dan sedang diatur waktunya bulan April mendatang.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sisa Cadangan Emas dan Tembaga Masih 2,1 Miliar Ton
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam