jpnn.com, JAKARTA - Dunia menghadapi tantangan krisis pangan global setelah pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina dan Climate Change.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tak tinggal diam dan kini mulai menyiapkan berbagai strategi dan bersinergi dengan DPR untuk menangani krisis pangan global.
BACA JUGA: Waspada Krisis, Jokowi Dorong Pengusaha Muda Terjun ke Industri Pangan
“Salah satu upaya Kementerian Pertanian khususnya kesiapan Sub Sektor Perkebunan dalam menghadapi dampak krisis pangan, yaitu pengembangan seluas 255.150 ha untuk komoditas Sagu, Tebu, Stevia, Kelapa dan Aren,” ujar Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian pada Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, baru-baru ini.
Andi Nur menambahkan upaya Kementerian Pertanian melakukan berbagai cara menghadapi krisis pangan.
BACA JUGA: Tiga Jurus Mentan Syahrul Yasin Limpo Menghadapi Krisis Pangan Global
Di antaranya swasembada gula konsumsi 2024, melalui Bongkar Ratoon, dengan pemberian bantuan berupa komponen bibit, pupuk, dan obat-obatan dan Rawat Ratoon, dengan bantuan berupa komponen pupuk, dan obat-obatan.
Selain itu, swasembada gula konsumsi dapat dipenuhi melalui beberapa strategi seperti impor (gula mentah/raw sugar), diversifikasi gula non tebu (stevia, aren, kelapa, dan lainnya) dan pemanis buatan (kimia). Ditjen Perkebunan juga mendorong diversifikasi gula nontebu sebagai alternatifnya.
BACA JUGA: Lawatan Jokowi ke Luar Negeri Dinilai Optimal Mencegah Krisis Pangan Global
“Program Kementerian Pertanian khususnya program Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) dapat menjawab tantangan krisis pangan global. Salah satunya sagu untuk Indonesia (Sagunesia), yang mana pengembangan sagu diarahkan untuk kemandirian pangan lokal (tepung), pengembangan tepung sagu sebagai substitusi impor, pengembangan gula cair untuk kemandirian lokal, dan pengembangan sagu untuk energi terbarukan (Bioetanol). Sebaran potensi areal sagu nasional seluas 5.5 juta ha di beberapa wilayah,” katanya.
Andi Nur menjelaskan untuk lokasi pengembangan komoditas sagu dilaksanakan di provinsi Riau (Kab Kepulauan Meranti), Sulawesi Selatan (Kab Luwu dan Kab Luwu Utara) dan Papua Barat (Kab Sorong Selatan), sedangkan untuk komoditas stevia pada provinsi Sumatera Utara (Kab. Humbang Hasundutan) dan Sulawesi Utara (Kab. Minahasa Utara), lalu untuk komoditas aren di Provinsi Banten (Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang).
Adapun tiga strategi menuju kondisi ideal antara lain peningkatan produktivitas untuk jangka pendek melalui intensifikasi yaitu bantuan pupuk dan saprodi lainnya, sedangkan jangka panjang (TR dan TTM) yaitu penyediaan varietas unggul untuk peremajaan dan perluasan dengan melalui nursery dan penyediaan benih kerja sama dengan BPTP.
Selanjutnya, peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi dengan penyediaan varietas unggul dan saprodi lainnya,.
Ketiga, peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui pengembangan ekosistem perkebunan dan informasi pasar serta market intelegence, penerapan GAP dan GMP, serta penyediaan alat pascapanen dan pengolahan.
Andi Nur menambahkan upaya pemerintah dalam pengembangan perkebunan nasional antara lain dengan logistik benih dan pengembangan kawasan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi untuk meningkatkan produksi komoditas (program jangka panjang) kelapa, jambu mete, kakao, karet, lada, cengkeh, teh, vanili, dan kayu manis.
Selain itu, lanjut Andi Nur, juga dilakukan pengembangan kawasan melalui intensifikasi (program jangka pendek) untuk meningkatkan produksi kopi, kakao, karet, lada, pala dan cengkeh.
Ditjen juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui penyediaan alat pascapanen dan pengolahan untuk peningkatan nilai tambah komoditas kopi, karet, kelapa, kakao, pinang, kayu manis, dan nilam.
Untuk skema pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBN/APBD, tetapi juga melalui pemanfaatan KUR dan CSR serta investasi.
Komisi IV DPR RI merespon baik upaya-upaya Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan untuk menghadapi krisis pangan, mendorong dan akan bersama-sama mengawal Ditjenbun untuk melaksanakan program-program unggulannya.
Komisi IV menyampaikan agar Ditjenbun juga melakukan kajian dan evaluasi kegiatan apa yang tepat sasaran sehingga dapat mengungkit peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Perkebunan. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi